Ditanya tak Terapkan K3, Konsultan Minta Surat Dari BPK ke Wartawan

Padang, LiraNews—Konsultan Pengawas Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri 27 Anak Air, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Sumatera Barat, ternyata tak mengerti aturan main di media massa, bahkan terkesan “bodoh” dan mengada-ada. Buktinya, ketika Eko Putra, wartawan LiraNews Sumatera Barat yang datang ke lokasi pembangunan sekolah tersebut yang ingin mempertanyakan para pekerja tidak dilengkapi dengan alat keselamat kerja K3, yang bersangkutan justru minta surat tugas dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Padahal, aturan tentang pentingnya K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) ada 10 jenis aturan, mulai dari Undang-undang sampai kepada Peraturan Menteri yang mengatur agar para pekerja di sektor pekerjaan beresiko tinggi terjadinya kecelakaan kerja harus mendapat perlindungan.

Read More

Terakhir para pekerja dibidang kontraktor terutama buruh juga harus mendapat perlindungan keselamatan kerja sehingga para kontraktor, baik kecil, menengah maupun besar harus terdaftar sebagai anggota BPJS guna mengkaver jika suatu waktu terjadi kecelakaan kerja.

Lantas bagaimana dengan CV. Duta Sari yang membangun RKB SD 27 Anak Air, Kecamatan Koto Tangah mendaftarkan para pekerjanya di BPJS…?, belum diperoleh informasi pasti. Sebab ketika wartawan LiraNews.com yang mengkonfirmasikan masalah ini hanya ketemu konsultan pengawas yang notabene nya juga sudah melanggar undang-undang keterbukaan publik, dimana wartawan yang juga punya aturan tersendiri dalam melaksanakan tugas jurnalistik oleh konsultan pengawas justru diminta surat dari BPK yang seyogyanya tidak punya hubungan hirarkis tugas jurnalistik.

Pembangunan SD 27 Anak Air sesuai dengan plang proyek bersama plank K3 yang ditempel di dinding salah satu bangunan senilai Rp. 6.825.678.376,32, dananya bersumber dari APBD pinjaman pen, dengan nomor kontak 38/pk-sdn 27 anak air/ppk-dikbud/2022, dengan waktu pelaksanaan 285 hari. LN-EKO/MAN

Related posts