JAKARTA, LIRANEWS.COM | Isu mengenai keinginan Donald Trump untuk menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat selama tiga periode kembali mencuat ke publik. Kabar ini menimbulkan reaksi beragam, baik di dalam negeri AS maupun di kancah internasional. Wacana ini pun tak luput dari berbagai spekulasi, teori politik, hingga perbandingan dengan sistem pemerintahan di berbagai belahan dunia, termasuk fiksi Wakanda yang memiliki kepemimpinan berbasis suksesi monarki.
Lantas, apakah benar Trump memiliki peluang untuk menjabat tiga periode? Bagaimana sistem politik AS mengatur masa jabatan presiden? Dan apa dampaknya jika wacana ini terus digaungkan?
Batasan Konstitusi dan Sejarah Masa Jabatan Presiden AS
Sistem politik Amerika Serikat secara tegas membatasi seorang presiden untuk menjabat tidak lebih dari dua periode, sebagaimana diatur dalam Amandemen ke-22 Konstitusi AS. Amandemen ini disahkan pada tahun 1951 sebagai respons terhadap kepemimpinan Franklin D. Roosevelt yang menjabat empat kali berturut-turut sejak 1933 hingga 1945.
Amandemen ini berbunyi:
“Tidak seorang pun boleh terpilih menjadi Presiden lebih dari dua kali, dan tidak seorang pun yang telah memegang jabatan Presiden, atau bertindak sebagai Presiden, selama lebih dari dua tahun dari masa jabatan yang telah dipilih oleh Presiden lain, boleh dipilih sebagai Presiden lebih dari satu kali.”
Dengan ketentuan ini, secara hukum Trump tidak dapat mencalonkan diri untuk periode ketiga, kecuali amandemen ini direvisi atau dicabut melalui mekanisme yang sangat sulit.
Retorika Trump: Antara Candaan dan Uji Reaksi Politik
Sejak pertama kali menjabat sebagai presiden pada tahun 2017, Trump beberapa kali melontarkan pernyataan mengenai kemungkinan dirinya menjabat lebih dari dua periode. Salah satu pernyataan yang paling kontroversial terjadi pada Juni 2019 ketika ia mengatakan dalam rapat umum di Pennsylvania:
“Mungkin, jika semuanya berjalan baik, kita bisa tetap tinggal untuk masa jabatan ketiga, keempat, atau bahkan lebih!”
Meski pernyataan ini tampak sebagai retorika khas Trump yang sering kali bersifat provokatif, hal ini tetap menimbulkan kekhawatiran di kalangan politisi dan akademisi. Beberapa analis menilai, ucapannya bukan sekadar candaan, melainkan strategi untuk menguji reaksi publik dan mempersiapkan wacana jangka panjang mengenai perubahan konstitusi.
Trump dan Kecenderungan Kepemimpinan Otoritarian
Trump dikenal sebagai sosok pemimpin yang tidak segan mengekspresikan kekagumannya terhadap pemimpin-pemimpin dunia yang memiliki kekuasaan besar dalam jangka waktu lama. Dalam berbagai kesempatan, ia memuji kepemimpinan Xi Jinping (China), Vladimir Putin (Rusia), hingga Kim Jong-un (Korea Utara) yang memiliki kontrol kuat atas negara mereka masing-masing.
Di sisi lain, banyak pihak melihat bahwa kecenderungan Trump dalam menggaungkan wacana jabatan lebih dari dua periode menunjukkan pola pikir populisme otoritarian yang semakin berkembang di dunia. Hal ini mengingatkan pada para pemimpin lain yang mencoba memperpanjang kekuasaan mereka melalui perubahan konstitusi, seperti:
- Xi Jinping (China) yang menghapus batas masa jabatan presiden pada 2018.
- Vladimir Putin (Rusia) yang merevisi konstitusi agar bisa tetap berkuasa hingga 2036.
- Recep Tayyip Erdoğan (Turki) yang memperpanjang dominasinya dengan mengubah sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial.
Meski AS memiliki sistem demokrasi yang lebih kuat dibandingkan negara-negara tersebut, adanya pendukung garis keras Trump yang bersedia melakukan apa pun demi mempertahankan kepemimpinannya tetap menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.
Reaksi Publik dan Partai Republik
Dukungan terhadap Trump dalam Partai Republik masih sangat kuat. Sejak lengser pada 2021, ia tetap menjadi figur dominan dalam politik AS, dengan basis pendukung yang militan dan loyal. Namun, gagasan jabatan tiga periode bahkan mendapat perlawanan dari sebagian kalangan konservatif, yang menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi Amerika.
Sebagian besar politisi senior Partai Republik menegaskan bahwa konstitusi tidak boleh diubah hanya demi ambisi pribadi seorang pemimpin. Senator Mitt Romney misalnya, pernah menyatakan:
“AS bukan negara yang dipimpin oleh seorang raja. Kita tidak mengubah aturan untuk satu orang, tidak peduli seberapa populernya dia.”
Namun, kelompok pendukung fanatik Trump yang dikenal dengan istilah MAGA (Make America Great Again) tetap menganggap kemungkinan ini sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan, dengan argumen bahwa Trump adalah pemimpin yang disabotase oleh sistem politik tradisional dan pantas mendapatkan “kesempatan kedua yang lebih panjang”.
Konsekuensi Jika Wacana Ini Berkembang Lebih Jauh
Jika Trump dan para pendukungnya terus mendorong wacana masa jabatan tiga periode, dampaknya bisa beragam:
1. Polarisasi Politik yang Lebih Tajam
AS saat ini sudah sangat terbelah secara politik, dan wacana semacam ini hanya akan memperdalam perpecahan antara kubu konservatif dan progresif.
2. Tantangan terhadap Demokrasi AS
Jika wacana ini semakin kuat, maka akan ada tekanan untuk merevisi konstitusi, yang bisa menjadi preseden berbahaya bagi masa depan demokrasi AS.
3. Dampak Global
Dunia akan mencermati apakah AS tetap menjadi simbol demokrasi atau justru mengalami kemunduran ke arah otoritarianisme seperti beberapa negara lain.
Antara Realitas dan Imajinasi Politik
Meski kemungkinan Trump menjabat tiga periode sangat kecil secara hukum, wacana ini tetap menarik untuk dianalisis dalam konteks politik global dan kecenderungan pemimpin populis yang ingin memperpanjang kekuasaannya.
Apakah Trump benar-benar ingin menjabat tiga periode, atau ini hanya strategi politik untuk menjaga relevansinya dalam perdebatan nasional?
Yang jelas, seperti yang diungkapkan dalam komentar yang menyindir perbandingan dengan Wakanda, politik dunia memang sering kali terasa seperti dunia fiksi—penuh intrik, ambisi kekuasaan, dan kejutan yang tidak terduga.
Bagi Amerika Serikat, tantangan utama ke depan bukan hanya soal apakah Trump bisa kembali berkuasa untuk dua periode penuh, tetapi juga bagaimana demokrasi mereka bertahan dari godaan perubahan yang bisa mengarah pada model kepemimpinan yang lebih otoriter.
