DPR Imbau Demi Freeport, Pemerintah Jangan Langgar UU

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Fraksi PKS DPR RI meminta, pemerintah menolak permohonan relaksasi pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pemerintah juga harus patuh pada target waktu pembangunan smelter yang diatur dalam UU Minerba yang baru.

Read More

banner 300250

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto kepada para awak media melalui keterangan tertulis, Senin (3/8/2020).

Mulyanto menjelaskan, smelter adalah tempat pemurnian sisa material tambang berdasarkan masing-masing unsur.

“Dengan pembangunan smelter ini diharapkan Pemerintah Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah dari setiap hasil tambang yang dihasilkan oleh PTFI termasuk membuka lapangan kerja baru,” kata anggota Komisi VII DPR RI ini.

Mulyanto mengungkapkan, dalam UU Minerba, yang baru 1 bulan dicatat dalam lembar negara tersebut, telah diatur target pembangunan smelter PTFI adalah tahun 2023.

“Dan sejak saat itu PTFI dilarang melakukan ekspor konsentrat murni. Semua konsentrat tambang harus diproses dalam smelter yang dibangun tersebut,” ungkapnya.

Sebagai negara hukum, imbuh Mulyanto, pemerintah harus tunduk pada Undang-Undang (UU) No 3 Tahun 2020, yang dibuatnya bersama DPR RI.

“Pemerintah jangan mengulangi preseden buruk sebelumnya, yang melanggar UU. No. 4/2009 dengan membiarkan Freeport tidak mencapai target penyelesaian pembangunan smelter dan mengijinkan mereka mengekspor konsentrat tambang,” tegasnya.

Mulyanto pun menghimbau, pemerintah harus tegas dalam melaksanakan UU.

“Jangan mau didikte oleh badan usaha yang secara nyata terbukti beberapa kali melanggar janji memenuhi peraturan perundangan,” imbuhnya.

Karena itu, lanjut Mulyanto, pemerintah wajib menolak permohonan PTFI untuk mendapatkan relaksasi target pembangunan smelter melewati tahun 2023.

“Untuk membangun Indonesia sebagai negara hukum, tidak cukup sekedar membentuk UU yang berkualitas dan aspiratif saja, namun yang utama adalah bagaimana kita menjalankan dan mematuhi norma ketentuannya secara konsisten, untuk kemudian mengembangkan budaya hukum di dalam masyarakat,” sarannya.

Mulyanto mengingatkan, rakyat akan melihat patronnya, apakah kita memberi contoh keteladan yang baik atau tidak.

“Kalau pemerintah saja melanggar UU di depan mata mereka, maka jangan harap kita meminta rakyat untuk mematuhi UU. Karena ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari,” ujar Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi di era Presiden SBY ini.

Sebagai anggota DPR RI, Mulyanto melayangkan protes keras, sebab UU dibuat untuk dipatuhi oleh kita bersama, bukan dianggap sebagai angin lalu.

“Ini benar-benar melecehkan Indonesia sebagai negara hukum,” tandasnya

Oleh karenanya Mulyanto pun mendesak pemerintah untuk tegas melaksanakan dan mengawal amanat UU No. 3/2020 sebagai perubahan atas UU. No.4/2009 tentang Minerba, khususnya pasal 170A.

“Pemerintah jangan lembek, apalagi ikut melanggar UU tersebut,” pungkas legislator asal Dapil Banten 3. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60