JAKARTA, LIRANEWS.COM I PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero diminta untuk transparan terkait kebijakan subsidi tarif listrik. Permintaan ini menyusul ramainya keluhan masyarakat yang mengaku biaya tagihan listrik bulanan mendadak melonjak.
”Kenaikan tajam tagihan listrik yang dikeluhkan masyarakat pasca-berakhirnya program diskon tarif 50 persen pada Februari 2025 menimbulkan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan PLN,” ujar Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam, dikutip Rabu (9/4/2025).
”Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi kebijakan tarif listrik, perlindungan konsumen, serta efektivitas komunikasi publik dari instansi terkait,” tambah dia.
Selain itu, sambung dia, masih ada keluhan lain masyarakat yakni ketidaksesuaian durasi diskon listrik. Hal ini, menurut Mufti, menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi dan kenyataan.
”Pemerintah dan PLN perlu menjelaskan secara terbuka terkait mekanisme program subsidi, syarat dan durasi berlakunya, karena ada berbagai ketidakkonsistenan informasi,” jelas Mufti.
Sebagai Anggota Komisi di DPR yang bermitra dengan Kementerian BUMN, ia menilai klaim PLN terkait kenaikan tarif listrik akibat pemakaian perlu diuji. Sebab, banyak masyarakat yang menyatakan tidak ada perubahan signifikan terkait konsumsi listrik di rumahnya.
“Penjelasan dari pihak PLN bahwa lonjakan tagihan disebabkan oleh peningkatan konsumsi listrik tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar tanpa pembuktian yang jelas dan dapat diakses publik,” ungkapnya.
Dalam situasi ekonomi yang cukup berat, terutama bagi kelas menengah, Mufti menilai ketidakpastian dan lonjakan tagihan listrik tanpa alasan jelas menjadi beban tambahan.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi dan penyesuaian tarif tidak justru memicu keresahan sosial,” tegas dia.
