DPR RI Dukung Penanggulangan Covid-19 dengan Isolasi Terbatas dan Karantina Wilayah

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (30/3/2020) tersebut hanya beragendakan pembukaan masa sidang saja dan sama sekali tidak mengambil keputusan apapun.

Mengawali pidatonya, Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019–2020, diselenggarakan secara khusus, sebagai dampak pandemi virus corona atau Covid-19 yang terjadi hampir diseluruh bagian dunia.

Dalam pidatonya, Puan menyatakan, DPR RI mendukung penanggulangan wabah Covid-19 dengan menerapkan isolasi terbatas dan karantina wilayah apabila diperlukan.

“DPR dapat memahami dan mendukung sistem penanggulangan Covid-19 dengan menerapkan isolasi terbatas dan karantina wilayah, apabila diperlukan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina,” katanya.

Dirinya menghimbau, agar masyarakat tidak panik menghadapi wabah Covid-19 dan mengajak masyarakat untuk hidup disiplin dengan melaksanakan physical distancing.

“DPR juga menghimbau masyarakat agar tidak panik menghadapi wabah Covid-19 dan mengajak masyarakat untuk dapat ikut disiplin dalam melaksanakan physical distancing sebagai salah satu upaya mengantisipasi penyebaran virus tersebut,” ujarnya.

Puan mengaku, DPR RI mengapresiasi dan akan memberikan dukungan yang diperlukan bagi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani wabah Covid-19.

“DPR juga terus mencermati dan mengevaluasi perkembangan penanganan wabah tersebut agar dapat berlangsung secara efektif,” tandasnya.

Puan juga meminta, pemerintah mengoptimalkan peran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona yang berada di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun melalui Kementerian/Lembaga terkait lainnya;

“Hal tersebut perlu dilakukan agar para stakeholder tersebut mengambil upaya, kebijakan, dan program yang efektif utamanya dalam menjamin keselamatan rakyat, memberikan pelayanan penanganan, memastikan ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan yang cukup, memperluas edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penyebaran Covid-19; serta dalam menangani dampak sosial, ekonomi, dan budaya akibat wabah Covid-19,” tegasnya.

Mantan Menko PMK ini juga menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam terhadap meninggalnya korban dari dampak wabah Covid-19 di Indonesia.

Dirinya juga mengaku, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 2 orang anggota DPR RI, yakni Imam Suroso dan Imran.

“Pada kesempatan ini juga, kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam untuk rekan kita, anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah III Fraksi PDI Perjuangan, Bapak H. Imam Suroso yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 dan Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara Fraksi Gerindra, Bapak Drs. H. Imran, M.Si yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020. Semoga Almarhum diberi tempat yang terbaik di sisi-Nya,” tuturnya.

Puan menambahkan, walaupun wabah Covid-19 tengah melanda Indonesia, namun DPR RI tetap memiliki tugas konstitusional yang tetap harus dilaksanakan

“Pada masa persidangan III ini, dengan situasi menghadapi bencana non alam wabah Covid-19, DPR memiliki tugas konstitusional yang tetap harus dilaksanakan sebagai wujud penyelenggaraan kedaulatan rakyat,” pungkasnya.

Dalam rapat paripurna tersebut terdapat 45 anggota DPR RI yang hadir secara fisik, dan 297 orang lainnya yang melakukan teleconference virtual untuk melakukan sidang paripurna. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60