DPR RI Dukung Penerbitan SIM, STNK, dan BPKB Tetap di Tangan Polri

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan, tidak masalah apabila kewenangan regident (registrasi dan indentifikasi) terkait penerbitan SIM, STNK, dan BPKB tetap berada di tangan Polri.

Hal tersebut disampaikan Lasarus kepada para wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (11/2/2020) terkait revisi UU No 2 Tahun 2009.

Menurut Lasarus, yang terpenting dibuat mekanisme agar Komisi V DPR RI dapat juga melakukan pengawasan terhadap proses penerbitan tersebut.

“Ya kalau misalnya kewenangannya tetap di kepolisian nanti kita buat mekanisme pengawasannya seperti apa. Saya pikir mungkin nanti dibuat rijit UU apabila dipandang perlu. Saya rasa perbaikannya nanti bagaimana DPR melalui komisi 5 bisa melakukan pengawasan. Nanti kita buat normanya,” katanya.

Lasarus memastikan, pasti ada jalan keluar terbaik untuk memecahkan masalah pengawasan tersebut, yang terpenting adalah bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut dapat berlangsung dengan baik.

“Ada jalan keluar. Tapi nanti ini semua akan melalui proses yang cukup panjang. Tidak masalah juga tetap di kepolisian selama soal pengawasan dan seterusnya bisa berjalan dengan baik soal pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh UU itu,” jelasnya.

Politisi PDIP tersebut mengungkapkan, yang menjadi permasalahan saat ini adalah Polri, termasuk Polantas merupakan mitra Komisi III DPR RI bukan Komisi V DPR RI, sehingga agak sulit dalam pengawasan.

“Ya ini kan masih perdebatan yang muncul. Kepolisian termasuk polantas itu kan mitranya Komisi III bukan mitra Komisi V, tetapi ada bagian dari tugas dan fungsi pengawasan kami di Komisi V yang dilaksanakan oleh kepolisian terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak dilakukan oleh komisi lain karena itu berada di Komisi V.

Namun, Lasarus mengaku, dirinya masih belum dapat memastikan sikap dari fraksi terutama di Komisi V DPR RI terkait permasalahan ini.

“Saya kira soal kewenangan saya belum bisa bicara terlalu banyak karena saya sendiri bagian dari fraksi. Saya harus konsultasi mendalam dulu di fraksi nanti sikap fraksi seperti apa,” tuturnya.

Pengaturan Angkutan Online Dan Jalan

Anggota DPR RI asal Dapil Kalbar 2 tersebut menuturkan, hal yang menjadi fokus komisinya dalam revisi UU LLAJ adalah mengenai keberadaan angkutan online.

“Pertama tentu yang prinsip terkait dengan angkutan online. Angkutan online ini nanti kita lihat bisa tidak dimasukkan ke dalam UU ini atau kita buat nanti UU khusus angkutan online,” ucapnya.

Namun, kata Lasarus, kemungkinan untuk membuat UU khusus angkutan online sangat kecil, lantaran pemerintah sedang mencanangkan Omnibus Law.

“Hanya saja menurut saya kalau membuat UU khusus peluangnya agak kecil karena sekarang presiden telah mencanangkan Omnibus Law. Jadi tidak dianjurkan membuat banyak UU jadi kalau bisa dibuat seefisien mungkin dan bisa mengatur seluas mungkin,” ungkapnya.

Selain itu, jelas Lasarus, mengenai UU Jalan juga akan dibahas dalam revisi nanti, karena hal tersebut menyangkut kewenangan pemerintah daerah setempat.

“Demikian pula dengan UU jalan, UU no 38 tahun 2004. Ini juga demikian, karena menyangkut kewenangan,” ucapnya.

Lasarus menerangkan, ada gap yang terlalu jauh kondisi jalan nasional, propinsi, dan kabupaten.

“Nah bagaimana agar gap ini bisa mendekat. Berarti ini bicara kewenangan juga. Kabupaten tidak mampu melakukan tupoksinya dalam kewenangan membangun jalan di kabupaten sehingga kondisi mantapnya hanya 30-40 persen,” ujarnya.

Lasarus berpendapat, adanya UU Otonomi Daerah membuat pusat tidak dapat serta merta mengintervensi kebijakan pemerintah khususnya tentang pembuatan jalan.

“Nah ini bagaimana pusat bisa intervensi. Nah ini ada otonomi daerah. Harus diatur dengan UU ini. Tidak bisa secara sewenang-wenang pusat masuk ke wilayah propinsi dan kabupaten,” jelasnya.

Lasarus menjelaskan, revisi UU Jalan nantinya juga akan bersinggungan dengan peri.vangan keuangan daerah dan pusat.

“Ini terkait juga dengan UU yang mengatur tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat. Ini kan diatur juga di sana. Jadi ini kita lihat akan bagaimana,” tandasnya.

Dirinya menilai, saat ini proses revisi UU LLAJ dan UU Jalan baru sebatas tahap konsolidasi awal.

“Saya kira ini masih sebatas kita konsolidasi awal dalam menginventarisasi persoalan-persoalan yang ada di UU 22 2009 tentang LLAJ dan UU 38 2004 tentang jalan,” urainya.

Lasarus juga mengatakan, dirinya belum mengetahui kapan UU LLAJ ini akan disahkan.

“Kalau target tentatif ya. Kalau kita bisa selesaikan tahun ini ya lebih baik, tergantung seberapa banyak yang kita perdebatkan norma, pasal, dan ayat yang nanti muncul dalam proses revisi ini,” harapnya.

Lasarus menambahkan, UU LLAJ yang baru nantinya akan berkualitas dan tidak perlu direvisi kembali dalam waktu dekat.

“Ini kan pendapat semua fraksi yang ada di DPR ini, tentu juga pendapat masyarakat. Supaya UU-nya tidak perlu direvisi untuk sekian tahun ke depan. Jangkauan kalau bisa menjawab tantangan sekian tahun ke depan,” pungkasnya. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60