DPR RI Sambut Baik Draft RUU Omnibus Law Mengenai Syarat Pembentukan Koperasi

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana menyambut baik usulan pemerintah tentang persyaratan jumlah anggota untuk membentuk badan hukum koperasi.

Demikian dikatakan Ananta kepada para awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (5/3/2020).

“Dengan syarat pendirian koperasi primer cukup tiga orang, tentunya masyarakat akan lebih mudah dalam mendirikan koperasi,” katanya.

Ananta mengatakan, dirinya menyambut gembira apabila pemerintah nantinya mempermudah prosedur pendirian koperasi.

“Karena dengan adanya wadah koperasi nantinya rakyat Indonesia semakin maju, mau jadi entrepeneur semua kan,” ujarnya.

Ananta berpendapat, peran koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat justru harus semakin ditingkatkan pemerintah.

“Jadi koperasi ini kan sistemnya untuk membangun kekuatan ekonomi rakyat, karena itu untuk membangun ekonomi rakyat, jadi harus semakin dipermudah,” sambungnya.

Menurut politisi PDIP ini, koperasi sebagai sebuah perkumpulan tidak melihat banyaknya jumlah anggota, tetapi lebih menempatkan seseorang lebih tinggi ketimbang modal yang diinvestasikan.

“Koperasi itu tidak mengenal saham, tidak mengenal kekuataan modal karena kekuataannya ada pada setiap anggota, mereka punya hak dan kewajiban yang sama,” jelasnya.

Lebih lanjut Ananta menyatakan, koperasi merupakan sebuah usaha bersama dari setiap anggota koperasi yang dioperasikan oleh orang-orang berdasarkan asas kekeluargaan.

“Jadi koperasi tidak boleh membuat liberalisasi dan menjadi lebih kapitalis diantara kita. Kan koperasi kekuatannya orang dalam hal ini anggotanya,” tuturnya.

Meski demikian, Ananta mengaku, dirinya khawatir dengan niat baik pemerintah untuk memudahkan pendirian koperasi tersebut akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengeruk keuntungan dengan melakukan investasi bodong.

“Jangan sampai orang tiga itu membuat koperasi tapi nantinya membuat bisnis manipulatif, misalnya arisan berantai mengatasnamakan koperasi. Itu tidak boleh, atau juga dipakai untuk penipuan- penipuan, orang tiga ini menipu 20 ribu orang, ya jangan sampai,” imbuhnya.

Anggota DPR RI asal Dapil Banten III tersebut juga meminta, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), OJK dan kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap koperasi yang melakukan investasi bodong dan koperasi yang menyelewangkan dana anggotanya.

“Saya menghimbau kepada Kemenkop UKM, OJK, dan Polri untuk menindak tegas para pelaku investasi bodong, terlebih yang berkedok koperasi. Pemerintah harus segera selesaikan yang banyak problem ini, seperti koperasi macet, abal-abal,” pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian syarat untuk mendirikan Koperasi minimal berjumlah 20 orang.

Sementara, dalam Draft RUU Cipta Kerja (Omnibuslaw) Bagian Kesepuluh soal Perkoperasian Pasal 107 poin (1) disebutkan bahwa Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 3 (tiga) orang. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60