DPR RI Tidak Setuju Pelibatan Langsung TNI Dalam Menjaga Kamtibmas

Jakarta, LiraNews  – Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menyatakan, dirinya tidak setuju dengan pelibatan langsung TNI dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Hal tersebut disampaikan Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (29/10/2019).

“Semuanya harus bersumber pada Undang-Undang (UU). UU Polri itu yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat itu Polri, kecuali Polri menyatakan memerlukan bantuan baru bisa dilibatkan TNI,” jelasnya.

Trimedya berharap, sepanjang Polri masih mampu, tugas menjaga kamtibmas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Polri.

“Pasal 13 ayat 1 UU Polri menyebut tugas Polri menjaga keamanan, sedangkan tugas TNI adalah pertahanan,” tegasnya.

Namun, menurut politisi PDIP asal Sumatera Utara tersebut, seandaikan Polri tidak sanggup menjaga kamtibmas, maka Polri dapat meminta bantuan TNI.

“Kalau memang Polri meminta bantuan kepada TNI untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) ya tidak ada salahnya,” ucapnya.

Kamtibmas Domain Polri

Hal senada diungkapkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzili.

Ace menyatakan, dirinya tidak setuju dengan pelibatan TNI secara langsung dalam menjaga kamtibmas, lantaran hal tersebut merupakan domain dari Polri.

“Terus terang saya tidak setuju sebetulnya pelibatan TNI secara langsung, karena keamanan itu adalah domain dari kepolisian, kecuali dalam kasus-kasus yang memang membutuhkan bantuan dari TNI,” tuturnya.

Ace menghimbau, agar Polri melakukan mekanisme yang selama ini telah berlaku.

“Jadi harus ada permintaan dulu dari pihak Polri barulah TNI dapat dilibatkan dalam kamtibmas,” ujarnya. LN-RON