Dugaan Kasus Jual Beli Jabatan, KPK OTT Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat

  • Whatsapp
banner 468x60

Nganjuk, LiraNews – Tersiar kabar tim satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi ( satgas KPK) operasi tangkap tangan ( OTT) Bupati Nganjuk,  Novi Rahman Hidayat alias NRH pada Minggu (9/5/2021) sore.

OTT itu diduga terkait dengan lelang jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk. KPK juga menyebut kegiatan OTT tersebut hasil kerja sama dengan Bareskrim Mabes Polri. Selain mengamankan Bupati Nganjuk, juga menyita sejumlah uang tunai yang belum disebut jumlahnya.

Dit Tipidkor Bareskrim Polri menyegel Ruang Sub Bidang Mutasi Pemkab yang berada di utara Pendopo Pemkab Nganjuk.  Setidaknya terdapat tiga ruangan yang terpasang police line.  Ruangan di BKD Kabupaten Nganjuk yang disegel itu adalah ruang sub bidang mutasi. Ruangan tersebut diberi garis polisi dilarang melintas. Namun, terkait dengan kasus OTT yang juga memeriksa Bupati Nganjuk NRH, hingga kini belum ada konfirmasi pasti.

Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Kasubag Humas) dan Protokol Pemkab Nganjuk, Asti Widyartin membenarkan terdapat salah satu lokasi di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nganjuk yang disegel, setelah informasi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga juga turut mengamankan Bupati Nganjuk NRH.

“Ruangan di BKD yang disegel. Namun, kami juga masih menunggu informasi resmi,” kata Asti Widyartini, Senin (15/5/2021).

Ia mengatakan, saat ini aktivitas perkantoran berjalan seperti biasa, kendati ada informasi operasi tangkap tangan KPK yang diduga turut mengamankan Bupati Nganjuk.

Sementara itu, Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi tidak menjawab saat dikonfirmasi terkait dengan kabar OTT KPK tersebut. Begitu juga dengan Kapolres Nganjuk AKBP Harviadhi Agung Pratama. Pesan yang dikirimkan lewat WhatsApp tidak memberikan balasan jawaban.

Terkait dengan OTT tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membenarkan. Pihaknya melakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk, Jawa Timur dan sejumlah pihak lainnya.

Nurul Ghufron menyebut penangkapan terhadap Bupati Nganjuk, Jawa Timur, berkaitan dengan suap jual beli jabatan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Nganjuk, Jawa Timur. Ghufron menuturkan dalam operasi senyap tersebut turut diamankan barang bukti berupa uang yang belum bisa ia sebutkan jumlahnya.

Ghufron juga belum bersedia membeberkan kontruksi kasus yang membuat NRH diamankan tim penindakan. Menurut Ghufron, tim penyelidiknya masih bekerja. “Siapa saja dan berapa uang yang diamankan kita sedang melakukan pemeriksaan,” kata Ghufron.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan KUHAP, lembaga antirasuah mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap termasuk bupati.

Giat OTT ini dipimpin oleh Harun Al Rasyid yang merupakan Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidik KPK. Nama Harun sebelumnya dikabarkan menjadi satu dari 75 pegawai komisi antirasuah yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) dan terancam dipecat.

Ghufron belum bersedia menjelaskan lebih jauh soal penangkapan yang dilakukan pihaknya kali ini. Namun Ghufron membenarkan dalam penangkapan yang dilakukan, tim penindakan mengamankan sejumlah uang.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum NRH dan pihak yang tertangkap tangan lainnya. LN-TIM

 

banner 300x250

Related posts

banner 468x60