Dugaan Kecurangan Pilkada Kabupaten Lanny Jaya

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

Papua, LiraNews.com – Seiring dengan selesainya kegiatan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), Kabupaten Lanny Jaya, Papua, kami sebagai perwakilan masyarakat menilai terdapat sejumlah kecurangan dalam proses tersebut. Dari 400 Tempat Pemungutan Suara (TPS) d 39 distrik yang tersebar di seluruh Kabupaten Lanny Jaya, setidaknya ada 14 distrik yang ditenggarai kecurangan yang terindikasi dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (tsm).

“Satu contoh terdapat di distrik Melagai, Kabupaten Lanny Jaya, saat masyarakat menangkap tangan salah satu tim pasangan calon Befa Yigibalom dan Yemmis Kogoya,” ujar Dulius Wanimbo, salah satu perwakilan masyarakat dalam keterangannya, Selasa (18/4/2017).

Tim tersebut, katanya, diketahui membawa uang dalam sebuah mobil sejumlah Rp41 juta. Uang tersebut berada dalam 8 amplop serta dilengkapi dengan daftar nama penerimanya. Mobil tersebut sendiri diketahui milik seorang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya.

Pembagian uang ini dilakukan pada malam hari, jelang hari pelaksanaan Pilkada tanggal 15 Februari 2017 lalu. Kejadian ini pun telah dilaporkan kepada pihak pengawas setempat. Sayangnya, hingga hari ini peristiwa tersebut tidak mendapatkan proses sesuai dengan aturan main yang berlaku.

“Selain itu, kami juga menemukan bukti lain dari sejumlah pelanggaran yang berpotensi tsm tadi. Pelanggaran ini kami temukan di hamper semua distrik yang melakukan pemungutan suara. Bukti yang kami miliki berupa sejumlah dokumen, rekaman suara, serta rekaman video,” ungkapnya.

Hal ini, jelasnya, bertentangan dengan UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada.  Masyarakat Lanny Jaya pun telah melakukan keberatan dengan sejumlah pelanggaran tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia.

“Kami mendesak Bawaslu untuk melakukan evaluasi terhadap sejumlah Panwaslu yang bertugas di Propinsi Papua dan Kabupaten Lanny Jaya. Akan tetapi, lembaga tersebut menolak laporan tersebut dengan alasan syarat formil yang disebutkan Karena tenggang waktu pelaporan,” tambahnya.

Padahal, meurut Dulius, lembaga tersebut tidak menilai atau tidak mengenal kondisi geografis di wilayah Lanny Jaya yang merupakan daerah pegunungan. Hal ini tentu saja membuat waktu pengumpulan bukti laporan lebih panjang dari pada daerah ain di Tanah Air.

Dia menilai keputusan tersebut tidak bijak hanya Karena persyaratan administratif semata. Selain itu, diduga ada proses ‘main mata’ antara pengawas daerah memberikan laporan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan kepada Bawaslu.

Untuk itu, pihaknya mendesak kepada Bawaslu:

1. Bawaslu harus bertanggung jawab atas hasil Pilkada Kabupaten Lanny Jaya yang cacat hukum.

2.  Bawaslu diperiksa oleh Dewan Kehormatan terkait indikasi ‘main mata’ dengan para pengawas daerah terkait Pilkada Kabupaten Lanny Jaya

3. Bawaslu menjalankan fungsinya dengan memeriksa Panwasda di daerah terkait indikasi kecurangan  yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Lanny Jaya

“Mengingat persoalan ini telah berlangsung berlarut-larut, kami melihat juga potensi konflik yang cukup besar setelah penolakan laporan dari Bawaslu tadi. Maka penting bagi kami untuk membawa informasi ini kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia soal penistaan demokrasi yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya, Papua,” katanya.

Dia berharap Bawaslu mau pun orang-orang yang ingin membangun demokrasi di Indonesia, tidak lagi menganggap masyarakat Lanny Jaya hanya sebagai komoditas politik yang bias dibodohi. LN-JMP

 

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Tue Apr 18 , 2017
LiraNews.Com