Dugaan Pungli Dana BLT, Kades di Pandeglang Dilaporkan ke Polisi

Gravatar Image
  • Whatsapp

Banten, LiraNews – Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) Provinsi Banten melaporkan kasus dugaan pungutan liar (pungli) Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) tahun anggaran 2020 ke Polda Banten, Selasa (27/7/2021).

Terlapor dalam perkara ini adalah AI, oknum Kades salah satu desa di Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, Banten.

Read More
banner 300250

Anggota PKN Banten Fam Fuk Tjhong mengatakan, pada 2020 AI diduga telah melakukan pungutan liar kepada hampir seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT UMKM di desanya.

Pada pencairan tahap pertama, jelas Fuk Tjhong, nilai bantuan sebesar Rp2,4 juta diduga dipungut sebesar Rp400 ribu/KPM. Sementara pada pencairan tahap kedua, dari nilai bantuan sebesar Rp 1,2 juta, diduga dipungut sebesar Rp 200 ribu/KPM.

Fuk Tjhong mengatakan laporan secara resmi sudah disampaikan pada Jumat, 9 Juli lalu. “Tadi kita koordinasi lagi, saat ini masih didalami oleh penyidik,” kata Fuk Tjhong ditemui wartawan di Mapolda Banten, dikutip nawacitalib, Rabu (17/21/2021)

Fuk Tjhong menjelaskan di desa tersebut ada sekitar 300 KPM. Ia melihat pungutan liar ini disinyalir dilakukan secara terstruktur dan terencana.

“Karena berdasarkan data dan informasi yang kami temukan di lapangan, dari mulai tahap pendaftaran penerima bantuan hingga tahap pencairan, seluruh teknis diatur oleh kepala desa bersama orang-orang dekatnya,” terangnya.

Pada tahap pendaftaran, terang Fuk Tjhong, AI dengan secara langsung dan melalui para ketua RT, menawarkan program bantuan Kemenkop UKM ini kepada warganya, baik kepada warga pelaku usaha, juga kepada warga yang tidak memiliki usaha. Padahal kata dia, berdasarkan ketentuan, bantuan ini hanya diperuntukkan bagi para pelaku usaha (UMKM) saja.

Namun karena diduga sudah ada niatan untuk meraup keuntungan pribadi, oknum kades ini dengan sengaja membuatkan surat keterangan Usaha (SKU) bagi warga yang jelas-jelas tidak memiliki usaha. Hal itu dilakukan, karena SKU merupakan salah satu persyaratan mutlak untuk mendapatkan bantuan tersebut,” katanya.

Kemudian, lanjut Fuk Tjhong, pada hari saat akan dilakukan pencairan, para KPM dikumpulkan dan dibawa ke Bank BRI oleh orang dekat AI dengan menggunakan mobil Satgas Desa. Pada saat setelah pencairan itulah, menurutnya praktik pungutan liar itu terjadi. Uang bantuan para penerima manfaat diduga dipungut di tempat oleh orang dekat oknum kades tersebut.

Related posts