Duh Seksinya Kursi Ketua Mpr

  • Whatsapp
banner 468x60

LiraNews, Jakarta — Tak sulit bagi Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. atau atau Cak Imin untuk menjadi menteri. Toh dia lebih suka menyerahkan “jatah” dari Presiden Joko Widodo itu kepada kader partai lainnya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan dirinya tak berminat menjadi menteri di kabinet baru Jokowi mendatang. “Saya sukanya jadi ketua MPR,” ujarnya di Jakarta pada Ahad (30/6).

Pada era Susilo Bambang Yudhoyono, Cak Imin sempat menjabat menteri tenaga kerja dan transmigrasi. Kala itu Muhaimin tersenggol kasus “kardus durian” yakni uang Rp1,5 miliar yang disimpan dalam kardus durian. Duit itu disita Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada operasi tangkap tangan terhadap petinggi Kemenakertrans dengan dugaan penggelontoran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah terhadap 4 kabupaten di Papua pada tahun 2011.

Pada saat akan menyusun Kabinet Kerja 2014, Jokowi mengirim nama-nama calon menterinya ke KPK dengan harapan lembaga antirasuah itu ikut menyeleksi calon menteri yang akan dipasang dalam Kabinet Kerja. Kala itu Jokowi menghendaki para menterinya bersih dan terbebas dari korupsi. Langkah tak lazim Jokowi ini konon membuat beberapa kandidat menteri tak lolos karena diberi tanda tak bersih diri oleh KPK. Santer kabar, nama Cak imin salah satunya..

Boleh jadi, lantaran itu, Cak Imin yang ketum partai pedukung Jokowi tak masuk jajaran menteri. Sayangnya, sampai kini cerita itu belum terklarifikasi kebenarannya. Publik hanya tahu setelah itu ada empat kader PKB yang meramaikan Kabinet Kerja Jokowi-JK. Mereka adalah Menaker, Hanif Dhakiri; Menpora Imam Nahrawi; Mendes Marwan Jafar; dan Menristek Dikti M. Nasir. Dalam perjalanannya, Menteri Desa Marwan Jafar diganti kader PKB lainnya yakni Eko Putro Sanjoyo.

Sudah barang tentu saja empat kader PKB yang masuk ke kabinet itu atas rekomendasi Cak Imin. Sedangkan Cak Imin sendiri lebih tertarik fokus mengurus PKB. Apalagi kala itu Jokowi sudah telanjur ngomong akan memilih menteri yang tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai. Maknanya, jika mesti menjadi menteri Cak Imim mesti meletakkan jabatan sebagai Ketum PKB. Aturan Jokowi ini belakangan memang tidak berlaku lagi. Buktinya, banyak menteri yang juga pengurus partai tidak diminta memilih salah satu jabatan itu. Mereka itu antara lain Puan Maharani, Airlangga Hartarto, dan  seterusnya.

Kini, Cak Imin menjabat wakil ketua MPR. Pria yang lahir di Jombang, Jawa Timur, 24 September 1966 ini rupanya lebih suka meniti karir di MPR. Dia menginginkan naik pangkat dari Wakil menjadi Ketua MPR-RI.

Keinginan menjadi Ketua MPR ini merupakan pilihan ideal, setelah keinginannya yang lain, yakni menjadi Ketua Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah tertutup. Jabatan ketua DPR sudah menjadi jatah PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2019. Kursi ini tidak bisa diganggu-gugat. Kini, yang bisa dikompromikan adalah  kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. “Kalau Mbak Puan Ketua DPR, insya Allah saya Ketua MPR,” harap Cak Imin.

Rupanya untuk mendapatkan kursi MPR juga tidak mudah. Soalnya posisi ini ternayata tak sepi persaingan. Sejumlah pimpinan partai politik anggota koalisi pendukung Jokowi-Maruf Amin, Koalisi Indonesia Kerja (KIK), juga punya keinginan yang sama. Mereka sudah mulai melancarkan lobi-lobi, termasuk kepada Presiden Joko Widodo.

Selain PKB, ada Partai Golkar dan Partai Nasdem yang juga sama-sama bernafsu mengirim kadernya sebagai Ketua MPR. Partai Golkar bahkan sudah jauh-jauh hari menyampaikan minatnya itu. Secara terbuka, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, menyampaikan keinginan tersebut dalam acara buka puasa bersama Partai Golkar yang dihadiri Presiden Jokowi.

“Apabila nanti dalam pemilihan ketua MPR, yang dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja, wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar,” ujar Airlangga 19 Mei lalu.

Airlangga menilai wajar partainya sebagai peraih kursi terbanyak kedua di DPR mendapat pos ketua MPR. Sebab, pos ketua DPR sudah pasti menjadi milik PDI-P sebagai pemenang pemilu.

Belakangan, Airlangga mengingatkan lagi keinginan Partai Golkar untuk mendapat kursi ketua MPR saat ia dan 34 pengurus dewan pimpinan daerah tingkat I Partai Golkar sowan ke Jokowi pada Senin (7/1/2019).

Menurut Airlangga, Presiden sudah berkomunikasi dengan partai KIK lain terkait hal itu. “Presiden sudah berkomunikasi dengan partai lain,” kata Menteri Perindustrian itu.

Cak Imin juga ikut melobi Presiden Jokowi perihal yang sama. Ia bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan 21 Mei lalu. “Saya cuma bilang saya siap perintah sajalah. Mau jadi ketua (MPR), mau jadi menteri, terserah. Sekarang pun saya jadi Wakil Ketua MPR, masa Wakil Ketua MPR lagi,” ujarnya.

Penentuan ketua MPR menurut Cak Imin, tak bisa hanya mempertimbangkan kursi terbanyak, tetapi harus dibahas bersama-sama dalam rapat koalisi. “Berembuklah. Jadi nanti Golkar ngajuin siapa, PKB ngajuin siapa, yang lain ngajuin siapa, nanti kami tentu pada akhirnya bawa dalam rapat koalisi,” katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Johnny G. Plate, setuju dengan pendapat Cak Imin. Itu sebabnya Partai Nasdem juga menyiapkan calon Ketua MPR RI.

Partai Nasdem, katanya, siap berdiskusi dengan Partai Golkar dan PKB yang lebih dulu mengutarakan keinginan atas jabatan itu. Ini termasuk dengan PDI Perjuangan yang akan mendapat kursi ketua DPR dan partai koalisi lain.

“Saat ini tentu kami juga menyiapkan untuk calon ketua MPR. Jadi bersama-sama nanti tentu kami akan berbicara dengan Golkar, dengan PDI-P, dengan PKB Cak Imin secara khusus pastinya,” ujar Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 21 Mei lalu.

Menurut dia, tidak masalah jika partai-partai lain juga punya keinginan menduduki jabatan itu. Dia menilai itu merupakan bagian dari seni dan negosiasi politik. “Yang pasti Koalisi Indonesia Kerja akan membangun koalisi yang rasional, akan membangun politik yang dinamis dengan tetap menetapkan kekerabatan politik sebagai hal yang penting,” katanya.

Selain parpol di lingkaran koalisi Jokowi, Ketua MPR saat ini, Zulkifli Hasan atau Zulhas juga masih kepingin jabatan itu. PAN tidak masuk dalam KIK. Partai ini dalam koalisasi Indonesia Adil Makmur. Kabarnya, Zulhas juga melobi Jokowi. Lobi itu dilakukan seusai Zulhas menghadiri pelantikan Gubernur Maluku di Istana. “Saya berani mempertanggung jawabkan bahwa memang Pak Zulkifli membisik Pak Jokowi, PAN meminta bagian untuk pimpinan MPR. Saya berani bertanggung jawab soal itu,” ujar Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding membocorkan lobi tingkat tinggi itu kepada media pada awal Mei lalu seperti dikutip Tribunnews.com.

Karding mengatakan mendapatkan informasi itu dari pihak Istana. Namun, Sekretaris  bisa Jenderal PAN Eddy Soeparno membantah PAN seluruh pernyataan Karding tersebut.

Dinamis

Pengisian kursi pimpinan MPR kali ini akan lebih dinamis karena Undang-Undang MD3 mengatur penentuannya lewat sistem paket yang akan dipilih oleh anggota MPR. Ini berbeda dengan posisi pimpinan DPR yang ditentukan dari raihan kursi dan suara terbanyak. Aturan ini termaktub dalam Pasal 427C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Pasal itu mengatur pimpinan MPR terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap. Artinya, fraksi partai politik di Senayan bisa berkompromi untuk menentukan siapa yang diusung menjadi calon ketua dan wakil ketua MPR dalam satu paket.

Setelah itu, seluruh anggota MPR menggelar sidang untuk menentukan paket mana yang dipilih sebagai pimpinan. Jika musyawarah tak tercapai, pemilihan dilakukan dengan voting. Nah, sistem paket inilah yang membuat lobi-lobi antarelite harus digencarkan.

Secara matematis, parpol pendukung Jokowi-Maruf yang berjumlah mayoritas di Senayan akan menang mudah jika parpol oposisi juga mengajukan paket pimpinan MPR. Namun, lobi di lingkaran parpol koalisi KIK juga diperlukan untuk menentukan siapa yang mendapat jatah calon ketua MPR dan empat wakil ketua. Sampai kini, kader parpol jelas akan maju adalah Cak Imin dan Zulhas. Namun, siapa pun calon yang bakal maju nanti, keputusan Jokowi akan sangat menentukan.

Miftah H. Yusufpati, Wartawan Senior

banner 300x250

Related posts

banner 468x60