Dukung Megawati Soal SIN Pajak, Sri Mulyani: Basis Transparansi Bagi Para Wajib Pajak

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Dorongan Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri agar Single Identification Number (SIN) Pajak diperkuat demi optimalisasi penerimaan negara mendapat dukungan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mantan Dirjen Perpajakan Hadi Purnomo, hingga anggota Komisi XI DPR RI M. Misbakhun.

SIN Pajak, alias Identitas Tunggal Pajak, disampaikan Megawati saat bicara di webinar bertema “Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Penerapan SIN Pajak Demi Kemandirian Fiskal Indonesia”, Jumat (28/5/2021).

Read More

banner 300250

Acara ini sendiri diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan. Sri Mulyani, Hadi Purnomo, dan Misbakhun hadir juga di acara ini.

Sri Mulyani mengatakan, SIN Pajak ini berbasis konsep transparansi, yang aturannya sudah ada sejak era Presiden RI pertama, Soekarno.

“Ibu Megawati Soekarnoputri sangat-sangat tepat. Beliau menyampaikan pondasi awal sejak republik ini berdiri,” kata Sri.

Hadi Purnomo, yang menjadi pegawai Perpajakan sejak tahun 1965, masih mengingat isi pidato Bung Karno soal kewajiban tak ada rahasia untuk perpajakan. Bung Karno menggambarkannya lewat hubungan suami istri yang harus selalu terbuka apa adanya.

“Ini namanya no secrecy. Tak ada batasan. Itulah cutoff, tak boleh lagi berbuat hal yang tak bisa diterima,” kata Hadi.

Lalu saat Megawati menjadi presiden tahun 2001, ungkap Hadi, konsep transparansi perpajakan Soekarno itu dihidupkan lagi.

“Di era Megawati inilah SIN Pajak dimunculkan. Saat itu, berhasil dilakukan amandemen penghambat penerimaan pajak termasuk soal kerahasiaan perbankan serta lalu lintas devisa. Transaksi keuangannya supaya bisa diakses oleh aparat pajak,” imbuh Hadi.

Hadi menjelaskan, saat itu pula diinisiasi pengembangan sistem informasi dan monitoring perpajakan yang integrasi dan online antar unit terkait.

“Hal ini dikenal big data, yang kemudian dikenal dengan Inovasi 4.0,” ungkap Hadi.

Kembali ke isu perpajakan, menuturkan, masalahnya adalah ketika Wajib Pajak (WP) diberi kesempatan jujur dan mengisi sendiri data pajaknya, negara tak memiliki kemampuan monitoring.

“Jadi muncul masalah isian data pajak salah, hingga negosiasi gelap antara WP dengan oknum petugas pajak. Inilah permasalahan yang bisa selesai jika SIN Pajak diterapkan,” tegas Hadi.

Dengan SIN Pajak, lanjut Hadi, maka semua pihak wajib memberikan dan saling membuka dan menyambung sistemnya ke Perpajakan.

“Baik itu yang sifatnya rahasia-non rahasia, finansial dan non finansial. Pihak yang dimaksudnya adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga, Asosiasi seperti Kadin dan Hipmi, dan pihak lainnya,” ujar Hadi.

Hadi menilai, Indonesia selalu dihadapkan dengan penerimaan rendah karena kita tidak memonitor.

“Kalau tak ada sistem monitoring anak kita mudah bohong. SIN Pajak ini adalah CCTV Keuangan Wajib Pajak,” terang Hadi.

“Kalau sudah ada CCTV, orang terpaksa jujur. Ada buktinya, kita mau omong apa lagi? Semuanya jelas ada buktinya. Ketahuan semua. Akhirnya orang terpaksa jujur soal pajaknya. Optimalisasi penerimaan perpajakan juga akan tercapai,” tambah Hadi.

Menurut Hadi, dasar hukum setingkat undang-undang untuk membereskan masalah itu sebenarnya sudah ada.

Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan dirinya, terjadi inkonsistensi pelaksanaan di tingkat kementerian lembaga teknis.

“Penelitian kami membuktikan adanya peraturan pelaksanaan yang diduga inkonsisten. Ini harus diluruskan. Yakni dengan Government Official Review, tak perlu Judicial Review,” tukas Hadi.

Sementara, anggota Komisi XI DPR RI M. Misbakhun mengatakan, pihaknya punya keyakinan, apa yang disampaikan Megawati soal SIN Pajak adalah salah satu solusi menaikkan rasio penerimaan pajak (Tax Ratio) Indonesia dan ini harus diadopsi sebagai kebijakan oleh pemerintah.

Misbakhun menyebut, tax ratio Indonesia saat ini turun drastis dan target penerimaan negara dari pajak tidak pernah tercapai sejak 12 tahun terakhir.

“Bagi saya, tawaran SIN Pajak yang didukung juga oleh Hadi Poernomo itu, adalah solusi paling tepat. Kita tahu Pak Hadi Purnomo, selama beliau menjabat sebagai Dirjen Pajak, penerimaan Pajak target di APBN selalu tercapai,” tutup Misbakhun. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60