Dukung Pansus Angket Kpk, Iluni Ui Badan Hukum : Kalau Bersih Jangan Takut

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews.com – Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas. Namun memberantas kejahatan korupsi harus dengan cara-cara yang adil dan beradab sesuai dengan Konstitusi NKRI.

Hal itu dikatakan Ikatan Sekjen Alumni (ILUNI) UI Badan Hukum, Achmad Nur Hidayat. ILUNI UI Badan Hukum menyatakan mendukung pansus angket KPK.

“Apabila KPK merasa benar, lembaga antirasuah itu tidak perlu merasa takut,” ujar Nur Hidayat dalam keterangannya, kemaren.

Korupsi, terangnya, merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas. Namun memberantas kejahatan korupsi harus dengan cara-cara yang adil dan beradab sesuai dengan Konstitusi NKRI.

KPK telah melakukan deligitimasi lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPRD, KPU, MK dan lembaga publik lainnya. Sementara menurutnya KPK merupakan lembaga yang berisi polisi dan jaksa. 

Sejak didirikannya lembaga pemberantasan korupsi KPK, Pemerintah Indonesia melalui KPK telah berhasil melakukan tindakan penangkapan dan memenjarakan “koruptor”.

“Namun apakah KPK sudah bekerja sesuai dengan konstitusi dan UU yang berlaku? Terlihat KPK menjadi lembaga superbody yang tidak ada pengawasan. Di samping itu juga kasus-kasus mega korupsi tidak disentuh oleh KPK seperti BLBI, Bank Century, termasuk juga kasus RS Sumber Waras dan Reklamasi teluk Jakarta,” katanya.

Nur Hidayat meminta agar DPR dapat menjalankan fungsi kontrol baik terhadap seluruh otoritas hukum termasuk kepada KPK. Sebab, hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

“Sejak demokrasi menjadi pilihan kita bersama, maka aktivis ILUNI UI berbadan hukum adalah yang berada dalam barisan terdepan sejak reformasi digerakkan dan selalu konsistensi menuntut agar setiap lembaga negara melaksanakan tugasnya sesuai dengan konstitusi yang berlaku,” terangnya.

Demokrasi, jelasnya, tidak mengenal lembaga SuperBody atau kekuasaan absolut. Termasuk lembaga anti korupsi sekalipun.

“Kalau bersih kenapa takut terbuka? Dukung Pansus Angket KPK, katakan tidak pada koruptor,” tegasnya.

Sebagaimana dikabarkan, KPK tengah menangani sejumlah kasus korupsi besar, salah satunya adalah korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara hingga mencapai Rp 2,1 T. KPK juga kini tengah mengusut kasus BLBI.

Pansus angket KPK yang dibuat DPR sendiri menuai kontroversi karena dianggap sebagai bentuk pelemahan terhadap KPK. Pansus angket KPK pun mengunjungi Lapas Sukamiskin, Bandung, untuk bertemu napi koruptor. Tujuannya untuk menanyakan proses penanganan perkara korupsi oleh KPK. LN-RTN

banner 300x250

Related posts

banner 468x60