Jakarta, LiraNews.com – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mematangkan penyusunan White Paper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi Tahun 2024 – 2029.
KADIN Indonesia pun melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk urun rembug dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Selasa (13/8/2024).
FGD itu dipimpin oleh Insannul Kamil, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang PUPR dan Infrastruktur.
Kamil menjelaskan, FGD kali ini membahas tindak lanjut penyusunan White Paper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi Tahun 2024-2029 di sektor Konstruksi, Infrastruktur, Perumahan, dan Properti.
Kegiatan ini diikuti oleh pemangku kepentingan dari KADIN Indonesia WKU Bidang PUPR dan Infrastruktur, WKU Bidang ATR dan Kawasan Industri, serta WKU Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu.
FGD juga diikuti oleh pengurus Bidang PUPR dan Infrastruktur, pengurus Bidang ATR dan Kawasan, pengurus bidang Pengembangan Kawasan Properti Terpadu, KADIN Daerah Provinsi seluruh Indonesia, serta asosiasi/himpunan terkait.
Diantaranya HKI, GAPENSI, PERKINDO, AKI, HJKI, PERKONINDO, ASPEKNAS, REI, HIMPERRA, ISI, APERSI, serta perwakilan mitra dari INDEF, Boston Consulting Grup (BCG), McKinsey, dan Hukumonline.
Para pemangku kepentingan industri Konstruksi, Infrastruktur, dan Properti membahas tantangan dan solusi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.
Usulan konkret diberikan kepada pemerintahan baru Prabowo-Gibran, termasuk menyusun target jangka pendek dan menengah.
Juga memfasilitasi saran dan masukan dari berbagai pihak, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Konteks dan objektif draft White Paper menekankan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan fokus terhadap pentingnya partisipasi dunia usaha.
Diskusi kelompok terfokus pada transformasi ekonomi dalam sektor-sektor penting, meliputi keamanan air dan peningkatan sanitasi, kontribusi sektor konstruksi dan infrastruktur, penerapan hunian berimbang.
Kemudian pada masalah regulasi dan legalitas perizinan yang masih memerlukan penyesuaian dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi.
Tantangan seperti backlog perumahan, ketidakstabilan material dan harga bahan baku, kualitas dan jumlah SDM kompeten, dan tumpang tindih kebijakan kawasan industri juga menjadi fokus.
