Effendi Tanggapi Soal Kecelakaan Kerja di PT Conch Bolmong

  • Whatsapp
banner 468x60

Bolmong, LiraNews – Terkait dengan adanya laporan soal peristiwa kecelakaan kerja di PT Conch, lokasi di Desa Solog, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), pada bulan Juni 2020 lalu. Hal mendapat tanggapan dari salah satu pemerhati Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Hi Muh Effendi Mokodompit SE.MM.

Kepada media ini, Efendi mengungkapkan, untuk memastikan adanya dugaan kecelakaan kerja di perusahaan, dibutuhkan investigasi secara kedalam, dengan cara melakukan audit.

“Ini dilakukan agar diketahui persis peristiwa kecelakaan yang terjadi saar karyawan tersebut mengalami kecelakaan,” ujar Effendi.

Lanjut Effendi yang juga Ketua DPC Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kalimatan Timur dan Kalimatan Utara ini mengungkapkan, dalam undang-undang ketenagakerjaan Pasal 87, Ayat 1 Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ayat 2 Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Berangkat dari Pasal 86 sesuai dengan ayat 1 maka Negara menjamin kepada setiap tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),” tuturnya.

Koordinator wilayah Sulut LSM LIRA ini juga menjelaskan, upaya K3 tersebut kemudian dioptimalkan melalui sebuah sistem manajemen K3 (SMK3), yang kemudian setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

“Itu sesuai Pasal 87 ayat (1) UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan & Penerapan SMK3, yang dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah yaitu PP 50 Tahun 2012 tentang Penerapan sistem manajemen K3,” urainya.

“Yang dikhawatirkan bila perusahan belum maksimal dalam penerapan UU nomor 13 tahun 2003, nantinya akan berimbas pada kecelakaan kerja, maka nama baik perusahan akan tercoreng, dan bisa memengaruhi investasi. Jadi perusahan jangan main-main dengan K3, sebab banyak sekali yang dirugikan, termasuk menggangu sistem investasi,” ungkapnya.

Effendi menambahkan perusahan harus membangun Sistem Komunikasi K3 yang lebih baik seperti safety talk, tool box Talk dengan materi yang berbasiskan risiko dan mekanisme terjadinya kecelakaan, sehingga para karyawan semakin tahu bagaimana cara menghindari kecelakaan pada saat melakukan pekerjaan.

“Jangan sekali-kali perusahan mengabaikan itu, karena keselamatan dan kesehatan kerja adalah modal utama perusahan. Bila sering terjadi kecelakaan kerja, maka reputasi perusahan ini patut dipertanyakan. Dan pemerintah punya kewajiban juga untuk monitoring bagaimana penerapan managemen K3 ini perusahan-perusahan yang ada di wilayahnya,” tutup Mokodompit.

Sebelumnya, salah satu karyawan PT Conch berinisial RZ (19), mengadu ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bolmong, karena mengalami kecelakaan saat bekerja.

Ada pun, peristiwa kecelakaan kerja tersebut, diadukan langsung LSM Gempur, yang menuntut agar RZ mendapatkan santunan yang layak dari perusahaan.

Anggota LSM Gempur Robianto Suid mengatakan, korban RZ mengalami kecelakaan, yang mengakibatkan salah satu bagian tubuh korban (Jari) harus diamputasi.

“Karena korban tidak terfasilitasi sesuai UU Nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja. RZ bekerja diketinggian dan jatuh, mengakibatkan punggungnya mengalami terluka, dan jarinya harus diamputasi. Artinya, diduga perusahan tidak menyiapkan Sabuk Tubuh (Full Body Harness), tali pembatas gerak (work restraint), sebab bila itu ada pasti tidak akan jatuh,” kata Robianto, saat mendatangi Kantor Disnakertrans Bolmong, Senin (07/09/2020).

Lanjut Robianto, korban saat dirawat di Rumah Sakit usai kejadian kecelakaan pada tanggal 16 Juni 2020, masih menggunakan biaya sendiri, sebab tak mengantongi BPJS Ketenagakerjaan. Di Rumah Sakit korban hanya dirawat dua hari, karena memang masih masa pandemi Covid-19, sehingga perawatan dilanjutkan di rumah korban. Pengakuan dari keluarga korban, perusahan hanya menjanjikan akan membiayai pengobatan korban dengan akan mengganti seluruh biaya pengobatan dan perawatan.

“Pengkuan RZ, setiap bulan upahnya dipotong dengan alasan pembayaran asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Tapi buktinya hingga saat ini kartu BPJS saja belum dikantongi RZ. Padahal, UU Nomor 13 tahun 2003, pasal 86 (1) poin a setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama,” jelasnya.

“Kami minta Disnaker Bolmong agar bisa memfasilitasi korban dengan perusahan, agar hak dan kewajiban antara korban dan perusahan bisa diselesaikan,” tegas Suid.

Terpisah Kepala Disnakertrans Bolmong, Ramlah Mokodongan saat dikonfirmasi, pihaknya membenarkan laporan dari LSM Gempur tersebut, dan berjanji akan segera menindaklanjutinya.

“Kami memang baru mengetahui kejadian ini padahal dari Bulan Juli lalu. Namun, kami akan fasilitasi mempertemukan kedua pihak, agar bisa terselesaikan dengan baik,” kata Ramlah. LN-Ewin

banner 300x250

Related posts

banner 468x60