Eks Pegawai KPK Alih Profesi, Emrus Sihombing: Tak Ada yang Salah Selama Pekerjaannya Halal

Gravatar Image
  • Whatsapp

Jakarta, LiraNews – Beberapa orang eks pegawai KPK yang tak lolos seleksi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dikabarkan beralih profesi.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, para mantan pegawai KPK tersebut hanya ingin membangun persepsi publik, mereka bersedia bekerja apapun selama pekerjaan tersebut halal.

Emrus mengungkapkan, salah seorang mantan pegawai KPK tersebut berjualan nasi goreng dengan menggunakan gerobak.

“Ada salah satu mantan pegawai KPK yang menjual nasi goreng dengan gerobak yang merupakan pelaku usaha mikro, bukan di sebuah resto,” ungkap Emrus kepada para jurnalis, Rabu (13/10/2021).

Emrus pun menilai, tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan mantan pegawai KPK tersebut, apalagi berjualan nasi goreng merupakan pekerjaan yang halal.

“Pola komunikasi yang disampaikan menurut saya tujuannya membangun persepsi di tengah publik, mereka orang yang sederhana mau bekerja dalam konteks kerja apapun selama itu halal, baik itu nasi goreng pakai gerobak dan petani,” pungkas Emrus Sihombing.

Seperti dilansir Liputan6.com, sebanyak 58 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat lantaran tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) kini beralih profesi. Atribut penegak hukum dalam memberantas korupsi ditanggalkan. Beragam profesi dilakoni mulai dari bertani hingga bisnis kuliner.

Salah satu mantan pegawai KPK, Ita Khoiriyah mengaku memilih berjualan kue kering semata-mata untuk mencari penghasilan dan mengisi waktu luang.

Wanita yang karib disapa Tata ini mengatakan, saat bekerja sebagai fungsional Biro Humas KPK, dirinya biasa bekerja selama 12 jam. Namun, tiba-tiba dirinya tak memiliki pekerjaan. Sehingga untuk mengisi waktu luangnya ia lebih banyak menulis dan berjualan kue kering.
Selain itu, kata Tata, dirinya dan teman-teman seperjuangannya masih fokus mengawal sidang sengketa informasi publik terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pada pegawai KPK.

“Kami fokus mengawal jalur litigasi dan menunggu jadwal sidang sengketa informasi publik di KIP (Komisi Informasi Pusat) untuk hasil TWK kami,” kata Tata kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Tata mengaku sudah pasrah dengan pemerintah yang tak merespons rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman tentang pelanggaran TWK pegawai KPK.

“Kalau presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tetap diam dan tidak merespons, publik dan sejarah yang akan mencatat bahwa beliau tidak memiliki keberpihakan terhadap gerakan pemberantasan korupsi,” ujar Tata.

Hal ini dilakukan, kata Tata, sambil menunggu mendapat pekerjaan baru. Sebab, hingga saat ini Polri belum memberikan kepastian tentang tawaran menjadi ASN.

“Sampai sekarang kami belum mendapat informasi yang menyeluruh dan jelas terkait tawaran tersebut. Jadi kami belum ada bahan yang dipakai untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Bagaimana mekanismenya, ditempatkan dimana, fokus kepada apa, itu semua kan belum ada informasi detailnya,” kata Tata.

Sementara Mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang memilih bertani di kampung halamannya di Desa Parsuratan, Balige, Sumatera Utara (Sumut).

Rasamala mengatakan, saat ini dirinya mengerjakan pekerjaan yang bisa dia lakukan di kampungnya sambil menyusun rencana yang lebih besar.

“Saya mengerjakan apa yang bisa dikerjakan lebih dulu, di kampung banyak potensi kehidupan sekaligus juga permasalahan yang bisa kita kerjakan,” kata Rasamala.

Rasamala mengaku dirinya masih tertarik untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dengan kemampuan yang dia miliki. Misalnya, dia bermimpi mendirikan partai politik.

“Kalau untuk sekedar jadi ASN KPK saya sih tidak terlalu tertariklah. Saya malah tertarik bikin partai politik atau bisa juga masuk parpol, kalau bisa bikin partai nanti saya namakan “Partai Serikat Pembebasan”,” kata Rasamala.

Partai politik, kata dia, bisa jadi kendaraan untuk perubahan dengan prinsip utama integritas. Selain berpolitik, dia juga ingin mengembangkan kantor hukum dan IM57+Institute yang saat ini mulai dirintis.

“Semuanya untuk gagasan perubahan Indonesia yang bersih, maju dan beradab,” kata dia.

Selain itu, Rasamala mengaku akan mempertimbangkan tawaran Polri untuk menjadi ASN kepolisian.

“Kalau ASN Polri kan kita masih harus lihat gimana rencananya, siapa tau rencananya memang strategis tentu harus dipertimbangkan dong,” ujar dia.

Sama dengan Tata, sampai saat ini Rasamala juga masih tetap menunggu respons pemerintah tentang rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman.

“Itu proses peralihan yang cacat hukum dan melanggar hukum harus ada tindakan koreksi sesuai rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman, kan kita negara hukum katanya,” tandas Rasamala. LN-RON 

Related posts