Eksekusi Mobil! Pihak Pt Adira Dapat Dijerat Pasal Berlapis

LiraNews, Luwu Timur —Tindakan eksekusi oleh pihak PT Adira Finance, dapat dijerat pasal berlapis dikarenakan saat eksekusi kendaraan tidak disertai kelengkapan berkas surat eksekusi.

Surat dimaksud diantaranya berupa sertififikat fidusia dan akta fidusia yangwajib dikantongi sebuah perusahaan pembiayaan (lesing) sebelum eksekusi berlangsung.

Dikonfirmasi kuasa hukum debitur Samberen, Irsyad Djafar, SH, menyebutkan jika ada sejumlah aturan soal ini, diantaranya tertuang dalam peraturan kapolri nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan jaminan eksekusi fidusia, undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012, tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan N0. 29 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

“ Pihak Adira perlu mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan, sebab memiliki konsekuensi hukum. Seharusnya dalam eksekusi mematuhi aturan yang mengikat bagi perusahaan pembiayaan. Misalnya soal eksekusi kendaraan wajib didampingi polisi yang ditugaskan mengamankan eksekusi jaminan fidusia yang tentu sebelumnya mengantongi sertifikat fidusia dan akta fidusia sebagai syarat,” kata tim Advokasi Hukum LBH LSM LIRA Sulsel, Irsyad Djafar, SH.

 Oleh karena tindakan PT Adira Finance tidak mematuhi aturan yang ada maka selaku kuasa, akan meminta pihak polres Luwu Timur dalam hal ini penyidik agar menerapkan pasal berlapis bagi pelaku eksekusi dan bagi orang yang memerintahkannya.

“ Kami akan minta penyidik agar dijerat pasal berlapis bagi pelaku eksekusi dan kepada pimpinan atau pejabat yang menyuruh eksekusi. Ada pasal 55 KUHP bagi pimpinan yang menyuruh,” tegasnya.

Selain itu menurut Irsyad, pihaknya akan meminta pihak terkait pembiayaan seperti otoritas jasa keuangan (OJK) untuk melakukan evaluasi terhadap PT Adira Finance, bahkan jika perlu dibubarkan sebab sudah banyak meresahkan masyarakat.

“ PT Adira ini sudah sering diributi karena dinilai kerab melanggar aturan yang ada soal eksekusi. Olehnya itu kami akan meminta OJK untuk mengawasi dan kepada pihak terkait untuk menegur bahkan jika perlu membubarkannya,” tegas Irsyad.

Sementara dari pihak Polres Luwu Timur, baik Kasat Reskrim maupun penyidik belum dapat menanggapi dikarenakan masih ada proses pemeriksaan perkara lain.

Informasi terkait kasus ini, jikatelah beberapa pihak diperiksa, rencana pimpinan PT Adira Finance Palopo, juga dimintai keterangan seputar eksekusi kendaraan mobil jenis pick up berplat nomor polisi DP 8805 G tahun 2017 warna hitam milik Saremben. **