Elnino Mohi : Wakil Rakyat Harus Patuhi Sumpah Perjuangkan Aspirasi Rakyat

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto: Elnino Mohi bersama Rahmat Gobel, Dok : LN/Zack
Bagikan:

Jakarta, Liranews –  1 Oktober 2019 adalah awal sejarah bangsa ini untuk menjalani proses demokrasi yang menyejukkan dalam pemilihan Ketua DPR- RI. Kemudian setelah dilantik, sebanyak 575 Anggota DPR ini disumpah (Alquran bagi Muslim) untuk tidak melanggar sumpahnya.

Menurut anggota DPR F Gerindra Elnino M. Husein Mohi, salah satu poin yang penting itu adalah bahwa dia telah bersumpah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili.

“Jika itu tidak dilakukan, berarti melanggar sumpah. Jadi saya berharap pada seluruh wakil rakyat di DPR RI, agar sumpah itu di patuhi,” kata mantan wartawan ini pada liranews.com usai sidang Paripurna 2 di  Nusantara II, Senayan Jakarta , beberapa waktu lalu.

Ini juga paling bagus dan menarik, perwaklan Gorontalo ada Rahmat Gobel yang  terpilih jadi Wakil Ketua DPR, Ida Saidah Rusli Habibie dan dirinya bisa sama-sama untuk penjaga sumpah itu, jangan sampai dinodai, dilangkahi atau tidak dipenuhi.

Hal yang di syukuri lagi adalah, pertama, ada satu Putra Gorontalo, Rahmat Gobel dipercayakan oleh partainya menjadi Wakil Ketua DPR. Ini tentunya akan  memberikan efek positif untuk kondisi wilayah Gorontalo.

Rahmat itu, kata dia, memiliki kemampuan personal yang luar biasa untuk Gorontalo dan memiliki posisi politik yang strategis untuk kepentingan rakyat.

“Kita berharap, ketulusan beliau untuk lebih bermanfaat banyak orang,” ungkap  Elnino yang dipercaya Gerindra sebagai sekertaris Partai Gerindra di DPR.

Kedua, terpilihanya Elnino sebagai Sekertaris Gerindra yang tugasnya akan mengatur Fraksi Gerindra di  DPR. Dalam posisi politik seperti ini diharapkan, bisa memaksimalkan posisinya untuk banyak orang ditingkat nasional, termasuk seluruh masyarakat Gorontalo, juga konstituen di Gorontalo terutama partai Gerindra dan Prabowo.

“Ketiga kita berharap Pak Fadel bisa menjadi pimpjnan MPR yang mewakili DPD. Ini menjadi kuat jika Pak Fadel menjadii Wakil Ketua MPR RI, “tuturnya.

Menyinggung terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR dari Fraksi PDIP, katanya itu adalah kehendak undang-undang. Aturan itu termaktub dalam UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3. PDIP itu adalah pemenang pemilu urutan pertama. Kemudian Wakil Ketua DPR didusuki oleh pemenang  urutan ke 2 hingga urutan ke 5.

“Kita serahkan pada undang-undang. Kita berharap pimpinan DPR yang baru, berlima ini membuat DPR lebih dinamis. Dinamika politik di DPR itu berkontribusi positif bagi rakyat seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Elnino dan Rahmat Gobel foto bersama tokoh-tokoh Gorontalo, tampak Bupati Bone Bolango Hamim Pou (kelima dari kanan. Dok : LN/Zack

Menyinggung partai oposisi, menurutnya, sejatinya konstitusi dinegara ini tidak mengenal kata oposisi. Sejatinya lagi, konstitusi undang-undang dasar itu tidak mengenal oposisi. Yang ada adalah presiden yang memimpin pemerintahan dan pengawasnya adalah DPR secara kelembagaan.

Harusnya, Presiden itu dikontrol oleh DPR dan tidak mengenal oposisi. Oposisi itu label yang diberikan oleh wartawan, publik bukan DPR terhadap orang yang mengkritik pemerintah. Prabowo itu, katanya, berbuat yang terbaik untuk bangsa ini.

“Yang jelas kita kawal pemerintah ini jangan sampai melenceng dari tujuan pembentukan negara,” tandasnya.

Diketahui, lelaki kelahiran Gorontalo 30 Oktober 1974, awalnya terpilih sebagai anggota DPD Dapil Gorontalo tahun 2009. Dia melenggang ke Senayan bersama 3 tokoh Gorontalo seperti Hana Hasanah Fadel Mohammad, Rahmiyati Jahja dan Budi Doku.

Kemudian pada tahun 2014–2019 dia kembali ke Senayan, kali ini sebagai  anggota DPR bertugas di Komisi I yang membidangi luar negeri, pertahanan, telekomunikasi dan informatika.

Untuk Periode 2019-2024, lelaki yang pernah menjadi Redaktur Eksekutif Harian Radar Gorontalo tahun 2005 kembali dipercaya masyarakat Gorontalo bersama Rahmat Gobel (Nasdem) dan Ida Saidah Rusli Habibie (Golkar).

Reporter: Abuzakir Ahmad

 

Fri Oct 4 , 2019
Jakarta, LiraNews — Biro Intelijen dan Investigasi LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) mengendus adanya praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) di Kantor Badan Penghubung Pemprov Jatim di Jakarta yang jumlahnya milyaran rupiah. Penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran tersebut ada yang diduga diperuntukkan kebutuhan Mantan Gubernur Sukarwo dan Wakil Gubernur Saifullah […]