Evaluasi Setahun Jokowi-Ma’ruf, Jamiluddin Ritonga: Pemerintah Kembalilah ke Tujuan Reformasi

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin genap satu tahun pada 20 Oktober 2020. Tentu sudah banyak yang dilakukan Pemerintahan ini.

Namun, ada kesan penanganan korupsi pada satu tahun terakhir melemah. KPK dinilai tidak segalak sebelumnya. Hal ini terjadi setelah UU KPK direvisi.

Read More

banner 300250

Demikian diungkapkan Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga kepada para wartawan melalui keterangan tertulis, Senin (19/10/2020).

Jamiluddin menuturkan, melemahnya penanganan korupsi tentu tidak sejalan dengan tujuan reformasi, di mana salah satu tujuan reformasi untuk memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

“Suka tidak suka, gaung pemberantasan KKN satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf praktis tidak terdengar. Padahal masalah KKN masih menjadi persoalan di negeri tercinta,” kata Penulis Buku Perang Bush Memburu Osama ini.

Selain itu, lanjut Jamiluddin, komunikasi politik Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf cenderung top down.

“Dari pihak pemerintahan terus mengalir informasi politik yang diharapkan diterima rakyat kebanyakan dengan senang hati,” ujarnya.

Ketika rakyat menolaknya, tutur Jamiluddin, pihak Pemerintah, seolah menyalahkan rakyat.

“Misalnya, rakyat lantas dinilai mau diajak senang saja susah,” sambung Dosen Riset Kehumasan Universitas Esa Unggul, Jakarta ini.

Jadi, jelas Jamiluddin, pihak Pemerintah terkesan kurang mau mendengarkan kehendak rakyatnya.

“Demonstrasi yang dilakukan berbagai elemen masyarakat pun diberi stigma negatif,” terangnya.

Itu artinya, ungkap Jamiluddin, komunikasi bottom up kurang diterapkan.

“Padahal dalam negara demokrasi, termasuk yang diinginkan era reformasi, komunikasi bottom up seyogyanya lebih dominan diterapkan daripada komunikasi top down,” tukasnya.

Dengan dominannya komunikasi botton up, ucap Jamiluddin, dengan sendirinya Pemerintah akan lebih banyak mendengarkan daripada menceramahi rakyatnya.

“Rakyat menjadi dominan dalam berkomunikasi, bukan Pemerintah,” tambah Dekan Fikom IISIP Jakarta 1996-1999 ini.

Jadi, tutur Jamiluddin, kalau pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sibuk melaksanakan sosialisasi, itu berarti lebih banyak melaksanakan komunikasi top down.

“Komunikasi seperti ini lebih banyak ditemui di negara otoriter, bukan negara demokrasi,” tegasnya.

Ke depannya, Jamiluddin berharap, Pemerintah Jokowi-Ma’ruf lebih greget dalam pemberantasan KKN dan menerapkan komunikasi bottom up.

“Hal itu urgen dilakukan agar sejalan dengan kehendak reformasi yang didengungkan pada tahun 1998,” pungkas mantan Evaluator Harian Umum Suara Pembaruan ini. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60