Fadli Zon: Pemerintah RI Harus Tegas Terkait Klaim Sepihak China Atas Perairan Natuna

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon berharap, pemerintah dapat bersikap tegas baik secara diplomasi maupun secara militer dalam menyikapi sengketa dengan China di perairan Natuna.

Hal tersebut ditegaskan Fadli kepada para awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (20/1/2020).

“Kalau menurut saya tegas diplomasi harus jalan tapi eksistensi fisik kita secara militer juga di wilayah itu juga berjalan tidak bisa hanya diplomasi tidak bisa hanya militer,” katanya.

Menurut Fadli, meskipun Indonesia tidak menghendaki adanya suatu konfrontasi dengan pihak China, namun Indonesia harus mempersiapkan diri apabila perang tidak lagi terelakan.

“Jadi saya kira memang kita tidak mau berkonfortasi di sana, kita juga berusaha semaksimal mungkin tidak terjadi konfortasi, tetapi kita harus prepare for the wars ya untuk mempertahankan kedaulatan laut atau wilayah kita jangan sampai kemudian kita dilecehkan,” tegasnya.

Fadli menyatakan, langkah hard atau offensive diplomacy sangat diperlukan untuk menghadapi China terkait persoalan di perairan Natuna.

“Jadi diplomasi juga penting jalan hard diplomacy atau offensive diplomacy sangat penting,” tandasnya.

Fadli menilai, Indonesia tidak perlu bernegosiasi dengan China terkait persoalan klaim sepihak China di perairan Natuna, lantaran China juga merupakan anggota Unclos.

“Dan pihak China juga bagian dari Unclos jadi mestinya kita tidak perlu bernegosiasi karena Unclos sudah memutuskan itu tidak nengakui 9 dash line itu,” ungkapnya.

Fadli berpendapat, klaim sepihak China atas perairan Natuna merupakan salah satu klaim primitif yang seharusnya tidak perlu digubris oleh Indonesia.

“Jadi klaim sepihak China itu menurut saya adalah satu klaim primitif yang kita harus lawan, tidak bisa tidak untuk itu,” cetusnya.

Indonesia sendiri, menurut Fadli, tidak dapat mengandalkan ASEAN dalam penyelesaian persengketaan dengan China, karena di Asean sendiri China memiliki proxy, yakni Kamboja dan Laos.

“Seringkali kita berharap melalui ASEAN tapi di ASEAN sendiri kita terpecah ada pihak-pihak yang memang sekarang ini menjadi proxy China terutaka Kamboja dan Laos,” jelas Ketua BKSAP DPR RI tersebut.

Satu-satunya cara untuk meredam hegemoni China adalah dengan memperkuat alutsista.

“Saya kira harus diperkuat dan semangat itulah yang juga disampaiakn oleh teman-teman Komisi I, saya kira tadi untuk memperkuat alutsista kita,” tegasnya. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60