Fokus Urus Kemiskinan, Waketum DNIKS: Tak Benar Tuduhan Kemensos Boroskan Uang Negara

Jakarta, LiraNews– Pengurus Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) membantah tudingan Kemensos melakukan pemborosan anggaran negara sekitar Rp30 miliar. Seluruh penggunaan sudah sesuai dengan pagu Kementerian Keuangan sesuai dengan peruntukan anggarannya.

“Ngaco itu Center for Budget Analysis (CBA), setiap penggunaan anggaran negara selalu merujuk pada ketentuan standar biaya masukan Kementerian Keuangan. Saya kira analisa CBA tidak pas. Secara audit sosial dan audit keuangan ngaco,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Zarman Syah kepada para wartawan di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Lebih jauh Zarman mengatakan, Kemensos justru sangat prudent dan cermat dalam penggunaan anggaran negara, karena lebih berkonsentrasi mengurusi permasalahan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

“Justru anggaran Kemensos adalah bantalan utama masalah-masalah sosial. Misal saja program PKH, bansos, pengentasan kemiskinan ekstrem dan ketimpangan sosial,” beber Zarman.

Alumnus Ankara University itu menambahkan sangat mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran.

“Bahkan, Kemensos langsung menyisir pemangkasan anggaran perjalanan dinas, lalu acara-acara seremonial dan lain-lainnya. Menteripun tidak lakukan perjalanan dinas ke luar negeri,” jelas aktivis Muhammadiyah ini.

Dikatakan Zarman, anggaran Kemensos 2025 sebesar Rp79,6 triliun lebih fokus untuk mengurangi angka kemiskinan seluruh Indonesia.

“Untuk mengurangi dan mencegah masyarakat miskin itu perlu dana yang sangat besar, tidak cukup anggaran Kemensos saja, karena itu perlu bersinergi dengan semua lembaga dan kementerian,” imbuh Zarman.

Seperti diketahui, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kafi menjelaskan, Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemensos untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp79,6 triliun. Anggaran itu mencakup tambahan dana sebesar Rp2,4 triliun yang akan dialokasikan untuk program permakanan lansia, disabilitas tunggal, dan atensi yatim piatu.

Adapun rincian anggaran ini dibagi ke beberapa unit kerja Eselon I Kemensos, dengan alokasi terbesar diterima oleh Direktorat Jenderal (Direktorat Jenderal) Pemberdayaan Sosial yang mencapai Rp 44,4 triliun.

Selain itu, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Rehabilitasi Sosial, maupun Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial juga menerima alokasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dalam rapat ini, Komisi VIII DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun.

“Pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 harus mampu menjawab tantangan sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia,” imbuh Ashabul.

Sebelumnya, Direktur eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi menuding Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemensos melakukan pemborosan keuangan negara. Hal itu menyusul dengan temuan penggunaan anggaran pada 2024 untuk belanja keperluan perkantoran yang bernilai cukup fantastis yakni Rp30.210.000.000.

Anggaran keperluan perkantoran senilai Rp30 miliar itu diperkiraan habis hanya untuk Honor Satuan Pengamanan, Honor Satuan Pengamanan VIP, Honor Satuan Pengamanan VVIP, Honor Pengemudi.

Selain itu ada juga honor pengemudi Eselon 1 dan 2, Honor Pengemudi VIP, ketujuh, ATK (Alat Tulis Kantor) dan Computer Supplies, kedelapan Honor Petugas Kebersihan untuk 1599 orang, dan kesembilan untuk Honor Pramu bakti sebanyak 2275 orang.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *