Fpi: Pemerintah Tidak Berhak Membatasi Ceramah

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

Jakarta, LiraNews.com – Rencana Kementerian Agama (Kemenag) membuat pedoman ceramah untuk setiap rumah ibadah menuai kritikaan ulama.

Sekretaris Jenderal Dewan Syuro DPD Front Pembela Islam (FPI) Habib Novel msngimbau menteri agama tidak membatasi ulama dalam setiap menyampaikan ceramah demi menyebarkan syariat Islam.

“Pembatasan ceramah tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pemerintah tidak memiliki hak atas konten yang akan disampaikan oleh ulama,” ujar Habib Novel kepada wartawan di Jakarta.

Hal sama dikatakan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syasuddin. Dia mengaku tidak setuju dengan rencana pemerintah hendak mengatur dakwah ulama dan tokoh agama, melaui pedoman ceramah.

Menurutnya untuk para ulama, mereka sudah punya pedoman sendiri, yakni al Quran. Sehingga negara tidak perlu ikut campur dalam urusan tersebut.

“Saya kira para khatib sudah punya pedoman sendiri-sendiri, pedoman dakwah, ceramah. Janganlah mengatur-ngatur seperti itu,” katanya.

Din khawatir bahwa gagasan tersebut akan menimbulkan kecurigaan dari berbagai kalangan, termasuk umat Islam. Terkait soal kekhawatiran pemerintah hingga ceramah agama harus di atur oleh negara, menurut Din tidak tepat.

Seperti dikutip dari situs Kemenag.go.id, Kementerian Agama berencana mengeluarkan pedoman ceramah bagi semua agama yang diakui di Indonesia.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatkan pihaknya masih terus menyusun pedoman tersebut.

Tujuan dari pedoman tersebut antara lain menghindarkan tema-tema politik di rumah ibadah, dan menghindarkan umat dari ceramah yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar kelompok. LN-MHS

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Mon Mar 27 , 2017
LiraNews.Com