Gambar HGU Tambak Udang PT LUIS Akan Dirubah

  • Whatsapp
banner 468x60

Lumajang, LiraNews – Santer isu yang beredar, bahwa tambak udang PT Lautan Udang Indonesia Sejahtera (LUIS) diduga merusak lingkungan dan dianggap mencaplok lahan warga, akhirnya DPRD Kabupaten Lumajang melakukan hearing, kemarin siang.

Dikatakan oleh Direktur Operasional PT LUIS, Agus Sulistyono kepada sejumlah awak media, usai hearing dengan DPRD Kabupaten Lumajang, bahwa pihaknya akan merubah gambar lokasi Hak Guna Usaha (HGU) miliknya.

Read More

banner 300250

Dan hal tersebut, kata Agus, akan dikoordinasikan lagi dengan pemilik modal, Kepala Desa (Kades) Selok Anyar dan pihak terkait lainnya.

Menurut Agus, perubahan gambar itu, dikarenakan akses jalan menuju lokasi wisata Cemoro Sewu, masuk dalam HGU PT LUIS. Namun, kata Agus lokasi wisata Cemoro Sewu berada diluar HGU PT LUIS.

“Itu untuk dibuat akses jalan menuju Cemoro Sewu, sesuai permintaan Pemerintah Desa (Pemdes) Selok Anyar dan warga,” katanya.

Ketika ditanya terkait dengan perizinan, Agus menjawab, jika lengkap dan HGU seluas 27 hektar di Desa Selok Anyar dan 1,8 hektar di Desa Selok Awar-Awar, akan berakhir pada 2048 mendatang. Namun dalam prosesnya, pihak PT LUIS memberikan kompensasi kepada para warga penggarapan lahan milik negara itu.

“Bukan hanya kompensasi yang kami berikan, juga kami berikan jabatan sebagai karyawan kepada 40 orang masyarakat, dan SK nya ada di masing-masing Kadesnya,” bebernya.

HGU itu, kata Agus tidak semua masyarakat bisa mengajukan, mereka harus ber Badan Hukum dan usahanya jelas.

Sementara itu, Wakil DPRD Kabupaten Lumajang, Oktaviani, juga sempat mengajukan pertanyaan atas segala persoalan yang dialami oleh PT LUIS saat ini. Sebab menurutnya, persoalan itu bukan sebuah rahasia lagi, sudah menjadi konsumsi publik juga sempat viral di sejumlah media sosial.

“Kami sebagai wakil rakyat, tidak akan tidak tinggal diam. Kami ingin mengetahui proses HGU PT LUIS, agar semuanya bisa gamblang dalam menyampaikan kepada masyarakat, kepariwisataan dan LSM, kami meminta kerjasamanya,” ungkapnya saat acara hearing waktu itu.

Hal yang sama juga dilontarkan oleh Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang, Nur Hidayati bahwa prosedur perizinan PT LUIS ini sudah lengkap. Namun permasalahan sedikit inilah jangan sampai menjadikan sebuah persoalan lebih besar lagi.

“Kami ingin cek lokasi terkait kebenaran isu-isu berkembang, agar bisa meluruskan segala sesuatu yang kurang lurus,” paparnya.

Menurut politisi partai NasDem ini, terkesan pemerintah menelan ludahnya sendiri. Pemerintah harusnya senang adanya investor. Ini perlu dicarikan solusinya, katanya.

“Kami Komisi A, memohon kepada pimpinan, agar diberikan izin untuk bisa mengecek lokasi HGU PT LUIS ke BPKH di Yogyakarta,” pungkasnya. LN-AFU/TIK

banner 300x250

Related posts

banner 468x60