Gebrak Tuntaskan 3 Tuntutan, Bupati LSM LIRA Gresik Minta DPRD Serius Tangani

Gresik, Liranews – Dihadapan ketiga Pimpinan dewan Gresik, Bupati LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Gresik M. Amien saat audiensi menyampaikan 3 tuntutan terkait persoalan skala prioritas yang harus diklarifikasi dan dituntaskan, karena ini demi menyelamatkan marwah pemerintah kabupaten Gresik.

Ketiga persoalan tersebut diantaranya, penyelesaian conten ritual pernikahan manusia dengan hewan kambing, yang melibatkan anggota Dewan didalamnya, yang viral di canal youtube dan beberapa foto yang beredar, yang hangat di beritakan.

Read More
banner 300250

Demi menjaga marwah DPRD, Angota dewan tersebut segera diproses di BK dan ditindaklanju secara hukum yang berlaku.

Kegiatan ritual yang viral ini, sungguh tak elok, ini sama halnya pelecehan pada nilai nilai wanita, yang di ibaratkan hewan kambing dan menyimpang dari ajaran islam, terlebih pada penistaan Agama.

Kemudian persoalan tarikan dana BOS yang dilakukan oleh pihak kepala sekolah, dalam hal ini dibawah naungan dinas pendidikan kabupaten Gresik..

Seperti sebelumnya anggota dewan Atek Riduwan Anggota komisi IV DPRD Gresik dari fraksi Golkar.

Potongan dana BOS besaran Rp.. 500 ribu – Rp. 700 ribu/siswa/bulan, versi LSM LIRA Rp 500 untuk SD dan Rp. 700 rupiah untuk SMP .

Selanjutnya tarikan 900 ribu yang dibebankan kepada 47 kepala Desa terpilih yang dilantik, yang dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (PMD) Gresik.

Berdalih untuk atribut dan lain sebagainya, padahal Pemerintahan sudah menggangarkan dana 134 juta.

Amien menilai hingga kini proses penyelidikan terhadap Dinas terkait belom disampaikan ke Publik secara terang benderang.

Amien meminta kepada ketiga pimpinan dewan Gresik, serius menangani persoalan tersebut, yang lagi rame diberitakan.

Yang saat ini menjadi konsumsi publik, karena itu, mohon Bapak Pimpinan dewan permasalahan ini dituntaskan dan disampaikan ke Publik.

Menanggapi hal tersebut ketua DPRD Kabupaten Gresik H. Much Abdul Qodir didampingi Wakil pimpinan dewan Achmad Nurhamim, Wakil pimpinan dewan Mujib Riduwan menjelaskan, terkait persoalan ritual pernikahan manusia dengan hewan kambing, yang melibatkan anggota Dewan.

“Kami sudah menyiapkan berbagai hal terkait penegakan disiplin kode etik di DPRD,” ucapnya.

Cak Qodir sapaan akrab mengakui mulai kemarin belum ada pengaduan. Menurutnya, baru hari ini ada pengaduan masuk.

“Pengaduan ini nantinya, sebagai bahan rapat, hasilnya akan kita rapatkan ditingkat pimpinan karena ini menjadi atensi yang luar biasa,” katanya.

Dia menegaskan, kasus ini akan dilimpahkan ke alat kelengkapan dewan Badan kehormatan (BK).

Masih kata Cak Qodir, biasanya yang memimpin ketua BK, untuk kasus ini akan dipimpim oleh salah satu pimpinan dewan.

“Kita tunggu saja prosesnya seperti apa dan hasilnya akan disampaikan ke publik,” ucapnya.

Selanjutnya menanggapi pemotongan dana BOS, secara kongkritnya kami sudah mengintruksikan kepada komisi IV, untuk melakukan rapat hearing dengan dinas pendidikan.

“Terkait informasi yang kita terima di beberapa Media itu, pihaknya akan menindaklanjuti atensi tersebut,” tuturnya.

Menurutnya, kalau pun ada keterlibatan oknum diknas maupun LSM siapapun itu, terlibat didalamnya yang masuk keruang yang tidak jelas dan melanggar ketentuan.

“Maka kami akan membuat rekomendasikan ke Bupati sesuai kapasitas tugas dan fungsi DPRD,” tandasnya.

Kembali Cak Qodir menegaskan sebagaimana diberita awal pungutan Rp. 500 ribu hingga Rp.700 ribu per siswa, nah ini, ada informasi lagi Rp. 500 per siswa/bulan untuk SD dan Rp. 700 per siswa /bulan untuk SMP.

Informasi tersebut sambung Cak Qodir nanti kita dalami, siapa yang melakukan dan peruntukannya untuk apa, ada gak dasar hukumnya.

Karena penggunaan dana Bos tersebut harus sesuai juklak dan juknis yang ada, untuk itu nanti kita dalami juga, terangnya.

Lanjutnya, seperti informasi yang kami terima karena ada Pokja sejenisnya, apapun namanya, karena diatur dalam juklak maupun juknis menggunakan dana BOS.

Politisi PKB asal Dapil Driyorejo – Wringinanom ini menegaskan, “Kalaupun tidak ada dalam aturannya, saya tegaskan jangan dilakukan.”

Lalu menyikapi permasalahan tarikan uang sebesar Rp. 900 ribu terhadap 47 kades terpilih yang dilantik.

“Menurut informasi yang kami terima memang pelantikan sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 134 juta,” sebutnya.

Bahwa dari anggaran 134 juta tersebut, tidak ada penggunaan yang diperuntukan untuk pembelian atribut.

Dari situ munculnya inisiatip insiatip penarikan yang dikoordinir oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Gresik.

“Jadi dana 134 juta tersebut tidak terpakai di SILPA (Sisa lebih penggunaan anggaran) kan. Kemarin pihak inspektorat sudah kami tanyai terkait permasalahan pemeriksaan dinas PMD sampai mana,” kata Cak Qodir.

Dari inspektorat sendiri menjawab, bahwa sedang bekerja melakukan pemeriksaan kepada dinas PMD. Karena sebelumnya dua kepala desa yang dihadirkan menyatakan Ada yang kontradiktif.

Senada Achmad Nurhamim Wakil pimpinan dewan dari Partai Golkar mengapresiasi LSM LIRA yang sudah datang kemari mau menyikapi apa yang terjadi sekarang ini.

Politisi Golkar asal dapil kota, Gresik – Kebomas ini, juga turut menyikapi 3 hal agenda penting yang ramai diberitakan di media sosial.

“Mengenai masalah viralnya perkawiman manusia dengan hewan, sikap kami begitu conten itu menyebar, kami merilis dengan jumpa pers dengan wartawan,” tegasnya.

Anha sapaan akrabnya menegaskan, sungguh ini diminta atau tidak diminta oleh masyarakat, dia tetap menyikapinya. “Kami tekankan, karena ada komponen keluarga besar DPRD, maka disikapi secara serius, viralnya perkawinan diluar ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

“Secara internal kita sudan lakukan rapat, namun Karena terikat peraturan yang mengingkat, sebagaimana yang diatur dalam tatib,” sambungnya.

Terkait dana BOS, Anha berterima kasih kepada Amien dari LSM LIRA atas laporan testimoni langsung dengan pihak kepala sekolah.

Menangapi hal tersebut, Anha menyamakan persepsinya, bahwa dia juga punya data, juga punya rekaman videonya , ada rekaman audionya juga, bahkan melakukan identifikasi, bahwa itu benar adanya.

Masih kata Anha, Kami punya kelengkapan komisi IV, melakukan sebuah tahapan, bagaimana kita, kemudian menyelesaikan tidak secara wajar, maka Itu menjadi landasan ke ranah hukum untuk menindaklanjutinya.

Artinya dari beberapa pengumpulan data dan keterangan, baik lewat AKD, informasi masyarakat, juga internal kita, itu bagian yang kita selesaikan.

Kedepan, ada hal hal, Kemudian diluar ketentuan, ini akan menjadi perhatian kami, meskipun kami hanya dibawah tataran menerbitkan sebuah rekomendasi, atas apa apa yang muncul ditengah lingkungan ASN atau publik.di kabupaten Gresik.

Sementara, terkait PMD pihaknya mengatakan bahwa komisi I Sudah mengirimkan rekomendasi ke Bupati. Salah satu rekomemdasi tersebut meminta kepada Inspektorat menjelaskan atau memberikan klarifikasi terkait apapun, rumusan yang dibuat inspektorat, tindakan sekecil apapun harus ada kejelasan.

Anha kembali menyampaikan, kalau itu baik iya tidak apa, sebaliknya kalau melanggar ketentuan maka itu menjadi tidak baik.

“Sesungguhnya apa yang terjadi pada hari ini tidak boleh lagi terjadi di mass akan datang,” ungkapnya.

Ditempat yang sama Wakil Pimpinan dewan dari PDIP Mujib Riduwan menyikapi 3 hal yang saat ini sedang dibicarakan oleh masyarakat.

Diantaranya terkait conten yang viral di media sosial perkawinan manusia dengan hewan kambing, kemudian pungutan dana BOS dan pungli di PMD.

Politisi senior PDIP ini, menjelaskan terkait masalah pungli di PMD, sekarang tinggal pemerintah saja, eksennya bagaimana.

Kalau Merasa bersalah atau melanggar, silakan diberikan sanksi administrasi atau apa silakan, itu yang ditunggu masyarakat.

“Sehingga ada tindaklanjut, silakan, Karena kami di dewan sebagai fungsi pengawasan sudah kami lakukan,” tegasnya.

Kembali Mujib menyampaikan terkait dana BOS, banyak pengaduan masyarakat, meski angkanya kecil 500 dan 700 rupiah, kalau dikalikan puluhan ribu Siswa kemudian dikalikan setahun dua belas bulan berapa, jumlahnya sangat besar.

“Besok ketemu pada rapat Laporan pertanggung jawaban (LPJ) APBD 2022, pasti ketemu dan Kita akan pertegas itu,” katanya.

Lanjut Mujid kembali menegaskan, kita hanya merekomendasikan ke Bupati, Kalau ditemukan melanggar hukum, alat penegak hukum (APH) harus bergerak itu saja.

Lalu mengenai content manusia kawin sama hewan kambing, Mujib menuturkan, kemarin Senin (6/6/2022) pimpinan dewan sudah berkoordinasi dengan Kapolres Gresik terkait hal itu.

Mujib mengakui, pihaknya dipercaya yang menjadi koordinator BK, Karena itu, butuh pemikiran untuk menangani kasus ini.

Namun dalam pelaksanaannya nanti, pihaknya akan melibatkan sejumlah tokoh agama dalam rangka untuk menyikapi masalah ini.

Dan dalam hal ini, BK akan memanggil anggota dewan yang terlibat dalam kasus itu.

“Sekali lagi terimakasih kepada LSM LIRA Gresik dibawah kepemimpinan Mas Amien, yang peduli memberikan kontribusi kepada Pemerintah, jangan kwatir kami akan menindaklanjuti laporan ini,” tutupnya. LN-Heri

Related posts