Gelar Demo, Corak Sultra Desak Polda dan Gakkum Proses Hukum Pimpinan PT BMI

Gravatar Image
  • Whatsapp

Kendari, LiraNews – Puluhan massa yang tergabung dalam corong aspirasi rakyat Sulawesi tenggara (Corak – Sultra) menggelar aksi demonstrasi di kantor Gakkum Kendari Provinsi Sulawesi tenggara dan juga Polda Sultra.

Aksi di dua instansi ini, adalah buntut dari dugaan aktivitas penambangan ilegal PT Bintang Mining Indonesia (BMI) di blok Marombo kecamatan Lasolo kepulauan provinsi Sulawesi Tenggara.

Massa aksi dari corong aspirasi rakyat Sultra menilai adanya pembiaran dari pihak pihak terkait terhadap aktivitas PT BMI di Konawe Utara.

“Kami mendesak aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Sultra dan juga Gakkum untuk segera menindak pimpinan PT BMI atas dugaan ilegal mining,” ujar Fauzan dermawan dalam orasinya, Jumat, 13 Mei 2022.

Menurut Fauzan, kegiatan pertambangan PT BMI di Blok Marombo kecamatan Lasolo kepulauan sangat jelas melabrak aturan yang berlaku apalagi, perusahaan tersebut diduga kuat tidak memiliki legalitas dan dokumen penunjang lain nya.

“Aparat penegak hukum harus segera bertindak tegas jangan ada pembiaran apalagi bermain mata atas kejahatan pertambangan sebab sampai saat ini, perusahaan tersebut masih saja melakukan aktivitas dengan leluasa,” tukas dia dalam orasinya.

Fauzan juga menambahkan aktivitas PT BMI sangat jelas telah melabrak aturan sebagaimana pasal 158 UU Minerba yang berbunyi setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR,atau IUPK sebagaimana di maksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3) pasal 48, pasal 67,ayat 1 pasal 74 ayat (1) atau (5) dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar.

Selanjutnya sambung dia, pasal 50 ayat (3) huruf g Jo pasal 38 ayat (3) UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan mengatur bahwa setiap orang di larang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa melalui pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang di terbitkan oleh kementerian dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Dan adapun sanksi terhadap kegiatan pertambangan di dalam Kawasan hutan, tanpa di lengkapi IPPKH telah di tegaskan dengan gamblang pada pasal 78 ayat (6) UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan bahwa pelanggar terhadap suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa IPPKH yakni sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda sebanyak Rp 5 Miliar.

Sehingga dengan adanya temuan itu, kami yang tergabung dalam corong aspirasi rakyat Sulawesi tenggara menyatakan sikap:

1 Mendesak Polda Sultra untuk segera memproses dan mengadili Direktur utama PT BMI

2. Mendesak Dinas kehutanan Prov Sultra untuk segera meninjau langsung ke lokasi penambangan PT Bintang Mining indonesia di blok marombo kecamatan Lasolo kepulauan Provinsi Sultra. LN-ARD

Related posts