Gerindra Hormati Sikap PKS dan Demokrat Mengusung Pembentukan Pansus Jiwasraya

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, partainya menghormati sikap PKS dan Partai Demokrat yang sangat ngotot dibentuknya Pansus Jiwasraya.

Hal tersebut disampaikan Sufmi kepada para awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (22/1/2020).

“Ya sebenarnya kan tujuannya baik, tujuannya adalah bagaimana uang yang sudah hilang itu balik, yang punya rakyat banyak diselamatkan,” katanya.

Sufmi meyakini, tujuan dua partai di luar koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tersebut membentuk Pansus Jiwasraya tidak lain agar kinerja Asuransi Jiwasraya membaik dan penegakan hukum dapat diimplementasikan.

“Bagaimana kemudian kinerja dari pada Asuransi Jiwasraya menjadi membaik dan bagaimana penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI tersebut mengaku, setelah mendengar paparan dari Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Jaksa Agung, dan pihak kepolisian maka jajarannya telah melakukan berbagai langkah.

“Kami berpikir bahwa langkah-langkah itu langsung direspon cepat dengan membentuk panja-panja agar bisa merespon langkah-langkah tersebut,” ucapnya.

Sufmi pesimistis, pembentukan Pansus Jiwasraya akan efektif, sehingga lebih baik dibentuk panja saja.

“Kalau kita membentuk pansus itu memang katanya kewenangan lebih luas, tapi apa yang mau dicapai pansus ini sudah mulai dikerjakan. Jadi kita harus respon dengan panja-panja yg segera dibentuk,” jelasnya.

Menurut Sufmi, pembentukan panja atau pansus tidak penting bagi masyarakat. Yang terpenting adalah bagaimana uang para nasabah dapat dikembalikan.

“Saya pikir masyarakat luas tidak pusing mau panja atau pansus yang bentuk, tapi yang penting bagaimana uang mereka kembali. Bagaimana kinerja Jiwasraya ini membaik dan penegakan hukum berjalan itu saya pikir,” ungkapnya.

Wacana Pembubaran OJK

Terkait wacana pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), anggota DPR RI asal Dapil Banten III tersebut berpendapat, hal tersebut sebaiknya diserahkan kepada BI bagaimana kelanjutannya.

“Ya jadi ada beberapa pendapat bahwa karena banyak perkara-perkara di bawah pengawasan OJK, itu ada wacana minta OJK semacam dibubarkan begitu. Tapi kita pikir kalau semua diberikan kepada BI tentu ada juga beberapa hal yang bukan perbankan,” terangnya.

Sufmi menyebut, hari ini ada rapat tertutup Komisi XI DPR RI dengan OJK oleh karenanya dirinya telah mengirim surat untuk meminta Komisi XI DPR RI melakukan evaluasi terbuka terhadap OJK.

“Hari ini ada rapat tertutup suratnya, saya yang tanda tangan, meminta kepada Komisi XI untuk melakukan evaluasi secara terbuka dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi,” tandasnya.

Sufmi menguraikan, hal tersebut perlu dilakukan agar DPR RI mendapat masukan yang komprehensif terkait permasalahan mengenai OJK.

“Sehingga kami akan dapat masukan yang komprehensif untuk menjadi masukan, karena ini tuntutan menghentingkan OJK itu juga sangat kencang. Dan itu nanti aspirasi akan ke DPR lagi sehingga kita bisa jawab,” sambungnya.

Omnibus Law

Mengenai draf Omnibus Law, Sufmi menandaskan, saat ini pihaknya belum mendapatkan draf Omnibus Law tersebut, dan paling lambat minggu depan akan menerima draf tersebut.

“Paling lambat akan kami terima minggu depan,” tukasnya.

Dirinya tidak mau menanggapi, beredarnya draf-draf RUU yang tidak jelas dan telah menjadi polemik di masyarakat.

“Kan sekarang ini banyak yang beredar draf-draf RUU dan jadi polemik di masyarakat. Nah kami tidak mau menanggapi polemik itu sebelum mendapatkan naskah akademik dan draf yang resmi,” imbuhnya.

Sufmi menambahkan, dirinya belum mengetahui apakah minggu depan seluruh draf Omnibus Law akan langsung diterimanya.

“Saya belum tahu apakah akan sekaligus atau bertahap,” tutupnya. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60