Gnpf: Penangkapan Al Khaththath Bukan Kebijakan Kepolisian, Tapi Executive Order

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

Jakarta, LiraNews.com – Ketua Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), Kapitra Ampera mengatakan, tuduhan makar dan penangkapan Sekjen Forum Umat Islam (FUI), KH Muhammad Al-Khaththath bukan kebijakan kepolisian.

Menurutnya, Kepolisian tahu tentang Undang-undang (UU). Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri, ungkapnya, merupakan orang yang mengerti tentang hukum.

“Saya melihat ini bukan kebijakan kepolisian, saya mengatakan ini executive order,” ujar Kapitra kepada wartawan pada Konferensi Pers “Bebaskan KH Muhammad Al-Khaththath” di Islamic Center AQL, Senin (3/4/2017).

Polisi, katanya, berada dalam posisi yang sangat dilematis, ada tangan-tangan terselubung yang menggerakkan kepolisian.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Ustadz Usamah Hisyam menilai, ada pihak yang memanfaatkan situasi dan menginstruksikan aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap ulama.

“Ini ada satu kekuatan yang membenturkan presiden dengan umat Islam, dengan penangkapan-penangkapan ini,” jelasnya.

Pihaknya menduga ada satu otoritas mengatasnamakan presiden yang bergerak ke aparat kemudian menginstruksikan penangkapan. Menurutnya, presiden mungkin juga tidak paham soal penangkapan karena tuduhan makar tersebut.

“Ada satu pejabat yang memanfaatkan situasi, main instruksi saja ke aparat untuk menangkap, ini yang harus kita bongkar,” katanya.

Penangkapan KH Al-Khaththath, lanjutnya, seakan adalah instruksi dari pemerintah pusat dan presiden. Padahal, belum tentu demikian.

“Oleh sebab itu, presiden harus meluruskan masalah ini,” pungkasnya. LN-AZA

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Tue Apr 4 , 2017
LiraNews.Com