Gnpf-Mui: Penundaan Sidang Penista Agama, Bukti Ada Intervensi

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

Jakarta, LiraNews.com – Penundaan sidang ke-18 dengan agenda tuntutan terhadap penista agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukti adanya intervensi. Penundaan tersebut dengan dalih Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum menyelesaikan tuntutannya.

“Terbukti, seperti yang kita khawatirkan, pembacaan tuntutan ditunda hingga selesainya Pilkada, ini buktinya peradilan telah diintervensi,” ujar koordinator pengawalan sidang Ahok dari tim advokat GNPF-MUI, Nasrullah Nasution.

Statement dua pimpinan lembaga hukum, katanya, berlakiu dan efektif pada sidang hari Selasa (11/4/2017). Dua pimpinan yang dimaksud adalah surat Kapolda Metro Jaya, Muhammad Iriawan dan pernyataan Jaksa Agung yang mengamini himbauan Kapolda.

Disisi lain, mejalis hakim pun seolah tak berdasya dengan pernyataan JPU dan penasehat hukum Ahok yang meminta diundur hingga dua minggu.

Menurutnya, haki tidak memiliki independensi karena tidak punya komitmen yang tinggi terhadap kesepakatan yang telah dibuat secara bersama-sama.

“Seharusnya majelis hakim bisa tegas bersikap bahwa kasus ini tidak ada kaitannya dengan pilkada, terlepas terdakwa saat ini masuk menjadi cagub, itu adalah hal lain dari persidangan hari ini,” pungkas Nasrullah.

Seperti dikabarkan,  Jaksa penuntut umum dijadwalkan membacakan tuntutan dalam sidang lanjutan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Selasa (11/4/2017).

Namun, JPU urung membacakan tuntutan dengan alasan pengetikan belum rampung dilakukan. Hakim akhirnya menunda sidang hingga tanggal 20 April mendatang, sehari setelah putaran kedua Pilkada Jakarta. LN-AZA

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Wed Apr 12 , 2017
LiraNews.Com