GP Ansor Anggap Pemerintah Tak Tegas Sikapi Eks WNI Kombatan ISIS

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:
Bagikan:

Jakarta, LiraNews – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas menilai sikap pemerintah tidak tegas, walau pun sudah membatalkan pemulangan bekas WNI yang menjadi kombatan ISIS.

“Apa yang dikatakan pemerintah dengan tidak akan memulangkan eks kombatan ISIS itu menurut saya bersayap. Ada satu pertanyaan, kalau mereka pulang sendiri gimana? atau difasilitasi organisasi yang lain itu bagaimana? apa sikap pemerintah, kemarin itu tidak dijelaskan,” ujar Gus Yaqut.

Pernyataan ini ia sampaikan saat menjadi pembicara diskusi Reboan di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Diskusi itu bertema Kombatan ISIS Tidak Dipulangkan. What’s Next? Selain Gus Yaqut, pembicaranya adalah Pengamat Hubungan Internasional Dinna Wisnu, Pengamat Timur Tengah, Alto Luger.

Selain tidak memulangkan eks kombatan ISIS, kata Gus Yaqut, pemerintah harus menjelaskan apakah akan menghalangi mereka pulang, baik secara sukarela, ataupun atas fasilitasi organisasi atau kelompok lain.

Gus Yaqut tak habis pikir, kenapa data CIA yang digunakan pemerintah dalam membahas masalah ISIS. Padahal pemerintah punya agen intelijen, yakni BIN dan BAIS milik TNI.

“Menkopolhukam ngomong berdasarkan data yang diberikan CIA ada sekian ratus WNI yang jadi kompeten ISIS. Itu kan menurut saya ini kayak menafikkan lembaga intelegen yang kita punya,” jelasnya.

Gus Yaqut mengaku curiga ada semacam konspirasi tertentu terkait wacana pemulangan eks kombatan ISIS. Sebab sudah menjadi rahasia umun bahwa salah satu produsen terorisme adalah Amerika.

“Jangan-jangan data ini data mainan saja. ya kita nggak tahu karena ini yang ngomong CIA,” tukasnya.

Lebih jauh Gus Yaqut menilai penting melakukan profiling atas sekian ratus orang mantan WNI yang menjadi kombatan ISIS.

Artinya, dianalisis secara mendalam profil masing-masing orang karena mereka juga tidak bisa digeneralisir. Yang mungkin dipulangkan ya bisa saja dipulangkan, tapi kalau tak ada profiling, maka tak usah dipulangkan sekalian daripada jadi masalah di Indonesia.

Bagi Gus Yaqut, pemerintah sejauh ini hanya mencoba memadamkan api dalam situasi terancam teroris seperti ISIS ini. Pemerintah baginya tak pernah mencari sumber apinya di mana.

“Pemerintah selalu terlambat. Tak ada tindakan preventif. Misalnya, pemerintah membatasi ruang gerak sumber ajaran radikal, yaknu yang kita tahu adalah Wahabi dan Salafi. Ini tak di atasi,” jelasnya.

Kita temui di BUMN-BUMN misalnya, banyak pendakwah masih mengajarkan paham salafi dan wahabi. Ini sumber ajaran radikal, maka semestinya kan cari sebabnya lalu diatasi.

Wed Feb 12 , 2020
Jakarta, LiraNews – Hariman Siregar dalam kebingungannya dikalangan aktifis, menyampaikan pertanyaan, kenapa jaman Habibie pembobolan Bank Bali hanya Rp. 400 Milyar, jaman SBY pembobolan Bank Century Rp. 6, 7 Triliun dan sekarang jaman Jokowi, kasus Jiwasraya, pembobolan naik pesat Rp. 13 Triliyun.  Apakah semua elit kita sudah gila?, tanya Hariman […]