Gubernur LSM LIRA: Ijazah di Tahan Sekolah, LIRA Riau Siap Bantu Masyarakat Tanpa Pungut Bayaran

Gravatar Image
  • Whatsapp

Pekanbaru, LiraNews – Banyaknya pengaduan masyarakat terkait masih maraknya penahanan Ijazah yang diduga dilakukan oleh sekolah yang di biayai pemerintah di Pekanbaru, Riau membuat Gubernur DPW LSM LIRA Riau Harmen Fadly, SE meradang dan angkat bicara.

“Sekolah dilarang menahan ijazah peserta didik yang telah lulus !!,” tegas Harmen Fadly.

Read More
banner 300250

Ditemui di kantor sekretariat DPW LSM LIRA Riau Komplek Lancang Kuning – Pekanbaru, Selasa, 14 September 2021, Harmen Fadly  menegaskan, ijazah merupakan hak konstitusional siswa yang sudah menyelesaikan proses pendidikan.

“Apabila ada ijazah yang tertahan segera laporkan dengan kami LSM LIRA Riau, Insyaallah akan kami perjuangkan, ga usah bayar alias gratis,” ucap Harmen Fadly.

Selanjutnya, Pria yang akrab di panggil Boma ini juga menyampaikan bahwa LSM LIRA Riau baru saja kemaren tanggal 9 September 2021 membantu masyarakat yang mengadu kepada LSM LIRA yang ijazahnya di tahan sekolah terkait belum terselesaikannya masalah administrasi di sekolah.

“Alhamdulillah kita baru saja membantu dua orang wali murid yg datang ke kami (LSM LIRA Riau) ijazahnya tertahan bertahun tahun karna administrasinya belum selesai di sekolah, masing masing berkisar 5 jutaan per orang, dan kita bantu free dan mereka ( siswa) tidak bayar sepeserpun kepada sekolah ataupun kepada kami,” ujar Boma

Terkait permasalahan ini, Gubernur LSM LIRA Riau berencana akan menyurati Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten, Kota ataupun Provinsi Riau, meminta membuat surat edaran kepada pihak sekolah negeri dan swasta untuk melarang penyelenggara Pendidikan atau sekolah menahan ijazah siswa yang telah lulus.

“Jika ditemukan kendala atau kesulitan saat mengambil ijazah anak, jangan menahan ijazahnya, tapi cukup selesaikan dengan orang tua masing – masing,” ujar Boma.

Menahan ijazah anak, menurut Boma, sekolah telah melanggar Pasal 9 dan 38 Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang HAM, ijazah merupakan hak setiap siswa sebagaimana telah ditegaskan dalam undang – undang tersebut.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( Komnas PA) Kabupaten Siak Hari Hasan, SH, MH, CTL,.Memaparkan bahwa pasal 31 UUD RI 1945 secara khusus mengatur hak anak atas pendidikan yang mana negera bertanggungjawab terhadap hal tersebut. Kalau toh ada kewajiban siswa membayar biaya maka mekanismenya tidak kemudian menahan ijazahnya.

“Karena ini juga mematikan hak keperdataan anak untuk melanjutkan jenjang berikutnya mencari kerja atau melanjutkan sekolah. Sekolah juga memiliki fungsi sosial dengan melindungi warga dan siswanya dengan memprioritaskan fasilitas pendidikan, baik swasta apalagi negeri,” ucap Hari Hasan yang juga merupakan Ketua Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) LIRA Provinsi Riau

“Kami bekerja sesuai motto LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Mendengar, Melihat, dan Berbuat, insyaallah kita bantu masyarakat yang membutuhkan ijazahnya,” tutup Boma mengakhiri. LN-Adri

Related posts