Gubernur LSM LIRA Sulut: Kebijakan Pemerintah Menunda Pilkada, Demi Keselamatan Nyawa Rakyat Indonesia

  • Whatsapp
banner 468x60

Manado, LiraNews – Penundaan Pilkada serentak di seluruh Indonesia dinilai sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 1(satu)Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1(satu)Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,Bupati dan walikota menjadi undang-undang Pemerintah Republik Indonesia.

Demikian dikatakan Gubernur LSM LIRA Sulawesi Utara Yossy s Manoppo terkait penundaan Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, pemerintah harus arif dan bijaksana. Presiden harus bersinergi dengan menterinya.

Read More

banner 300250

“Presiden jangan hanya selalu mendengar Menteri yang bisa menjalankan tugas Asal bapa senang, tapi bisa akusisi perusahan penerbangan. Ini bukan menteri yang berpihak kepada rakyat, tetapi mencari-cari kepentingan sendiri. Presiden juga harus Arif, jangan sampai rakyat menduga Presiden ikut bekerja sama dengan Hal hal seperti itu. Apa lagi presiden Jokowi ini putra terbaik bangsa,” ujar Yossy.

Yossy s manoppo menuturkan, di dalam peraturan pemerintah Undang-undang pengganti nomor 2 tahun 2020 Angka 3.pasal 201 A. Ayat (1) Pemungutan suara serentak pada bulan September 2020 tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, karena ada bencana nasional pandemi Covid-19.

“Undang-undang ini yang buat Pemerintah lho, bukan rakyat yang buat. Kok mau dipaksakan harus dilaksanakan Pilkada oleh Pemerintah sendiri, sehinga membuat rakyat Bingung,” tutur Yossy.

Lebih lanjut Yossy menerangkan, penyebaran corona virus Disease Covid-19 yang telah di nyatakan sebagai pandemi oleh organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organizasation)yang terjadi dihampir seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah di tetapkan oleh pemerintah sebagai Bencana Nasional.

“Ini undang- undang pemerintah sendiri yang membuat sebagai Undang- undang pengganti,” tutur Yossy S Manoppo.

Dalam penanggulangan penyebaran virus corona merupakan bencana nasional yang sangat membutuhkan kebijakan Pemerintah untuk menunda Pilkada serentak di seluruh Indonesia kebijakan pemerintah ini.

Menurut Yossy S Manoppo, langkah ini luar biasa dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perlunya penundaan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Termasuk pemilihan Gubernur & wakil gubernur, Bupati & wakil Bupati, Walikota & wakil walikota agar tetap berlangsung secara demokrasi dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam Negara Indonesia yang kita cintai bersama.

Dalam undang-undang penganti Nomor 2 tahun 2020 Ayat (2)Cukup jelas-Ayat (3)Pemungutan suara serentak pada Bulan Desember 2020 ditunda dan di jandwalkan kembali apa bila tidak dapat di laksanakan karena bencana Nasional pandemi Covid-19 belum berakhir. Ini udalah Undang-Undang pemerintah yang resmi. Karena pandemi bukan berkurang sampai dengan hari Ini Jumat (25/9/2020) tetapi melonjak. Berarti Pemerintah telah melanggar Undang-undang pengganti nomor 2 tahun 2020,” pungkas Yossy s manoppo. LN-TIM

banner 300x250

Related posts

banner 468x60