Gubernur LSM LIRA Sumut, Syahrul Siregar: Pemakai Logo LIRA Tidak Sah Akan Diproses Hukun

  • Whatsapp
Keterangan Gubernur LSM LIRA Sumut, Syahrul Siregar, SH berdialog di ruang kerja Menkumham, Yasonna Laoly
banner 468x60

Medan, LiraNews — Gubernur LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Sumatera Utara, Syahrul Siregar,SH menegaskan jika ada pihak-pihak yang menggunakan Logo “LSM LIRA Lama” secara tidak sah akan diproses hukum, sesuai penjelasan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Jika masih ada yang coba-coba pakai tanpa izin, kami akan proses hukum. Sebab sudah jelas Logo “LSM LIRA Lama” telah dilindungi UU Merek 20 tahun 2016 di Kelas 45 yang peruntukannya untuk kegiatan organisasi/LSM. Penjelasan Kemenkumham juga jelas,” tegas Syahrul Siregar ketika dimintai komentarnya oleh media melalui salutano Whatapps, Kamis (3/12/2020).

Read More

banner 300250
Logo LSM LIRA Bersertifikat

Sebagaimana dilansir media, Kemenkumham telah memberi penjelasan hukum tentang penggunaan Merek logo “LSM LIRA Lama” milik Dewan Pendiri LSM LIRA, HM.Jusuf Rizal bersertifikat di Kelas 45 yang diperuntukkan untuk kegiatan organisasi/LSM.

Namun ada pihak lain yang memiliki sertifikat dengan logo yang sama, namun di Kelas 35 untuk kegiatan pengumpulan pendapat dan Publik Relations (PR)

“Jadi jelas, jika digunakan untuk aktivitas organisasi yang berhak adalah yang memiliki Sertifikat Menkumham di Kelas 45. Orang yang memiliki Sertifikat di Kelas 35, silahkan dipake untuk kegiatan usaha Pengumpulan Pendapat dan PR,” tegas Syahrul Siregar yang juga Pembina PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) Sumut.

Sementara itu, pemilik Logo LSM LIRA Lama, HM. Jusuf Rizal yang dihubungi secara terpisah mengatakan bahwa penjelasan hukum dari Kemenkumhan dapat dijadikan dasar dalam proses penuntukan, baik Pidana maupun Perdata. Penjelasannya sangat jelas dan clear.

Ketika disampaikan bahwa pemilik logo di Kelas 35 telah ke Kemenkumham untuk meminta klarifikasi, menurut pria berdarah Madura-Batak itu, sah-sah saja. Tapi dalam hukum yang menjadi pijakan dan pegangan hukum adalah penjelasan otentik dari pemerintah dalam hal ini Kemenkumham selaku penerbit Sertifikat Merek yang dilindungi UU Merek 20 tahun 2016.

“Jadi jika ada pihak yang mengatakan bertemu malaikat sekalipun, jika hanya omong-omong tidak punya pijakan hukum, itu namanya hoaks. Kemenkumham kan bukan diisi orang bodoh yang tidak paham aturan hukum. Jika tidak paham aturan hukum, tidak mungkin memberi penjelasan hukum,” tambah Jusuf Rizal.

Oleh sebab itu, Jusuf Rizal yang juga Ketua Presidium Relawan Jokowi-KH.Ma’ruf Amin The President Center pada Pilpres 2019 mendukung sikap tegas Gubernur LSM LIRA Sumut, Syahrul Siregar untuk melakukan langkah hukum bagi pihak-pihak yang melanggar UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek.

“Jika orang mengaku berpendidikan, maka mereka seharusnya tahu hukum. Jangan lagi menyerobot jalan yang sudah ditentukan. Ibarat Bekendaraan, jika kita punya SIM C gunakan untuk Motor. Jika kita punya SIM A gunakan untuk Mobil. Masing-masing ada aturannya,” tegas Jusuf Rizal.

Ia juga menjelaskan urusan SIM tidak ada kaitannya dengan Kepemilikan Kendaraan. Sebab kepemilikan kendaraan ada aturannya sendiri seperti harus ada BPKB maupun STNK. Seperti juga organisasi. Logo itu ibarat SIM. Sementara Akta Notaris dan Sertifikat AHU, ibarat BPKB dan STNK.

“Jadi organisasi bisa dijalankan setelah membuat Akta Notaris dan Sertifikat AHU. Tetapi, jika mau menjalankan organisasi harus ada identitas yang namanya Merek/Logo. Nah, punya merek logo itu harus dilindungi melalui Kemenkumham sesuai Kelasnya. Sesuai aturan dalam UU Merek 20 Tahun 2016,” tegas Juauf Rizal yang juga Sekjen DPP Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI).

banner 300x250

Related posts

banner 468x60