Habib Syakur: Judi Online Marak Akibat Pemerintah Menjauhi Ulama Kultural

Founder Lembaga Kajian Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid.

Jakarta, LiraNews.com – Ulama asal Malang Raya, Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menilai gangguan yang terjadi pada kesisteman Pusat Data Nasional (PDN) adalah persoalan mendasar akibat kelalaian pemerintah.

Habib Syakur pun mengaitkannya dengan masalah judi online dan pinjaman online, dimana pemerintah telah menyatakan agar judi online itu diperangi. Namun kebijakan itu salah alamat dan salah strategi.

Read More
banner 300250

Menurut Habib Syakur, menghilangkan judi online itu nyaris mustahil dilakukan. Sebaliknya, ia menyarankan agar judi online lebih baik dilegalkan saja, namun tentunya dengan aturan main yang jelas sehingga bisa dikontrol dan diatur oleh pemerintah.

“Semestinya pemerintah melegalkan judi, biar terlokalisir. Legalkan saja judi tapi di bawah pengawasan pemerintah, sehingga ada pemasukan negara juga,” ungkap Habib Syakur kepada awak media, Sabtu (22/6/024)

Ketika judi online dilegalkan dengan aturan yang jelas, lanjut Habib Syakur, maka secara bersamaan pemerintah bisa merangkul para ulama, para kiai, pemuka agama, dan tokoh masyarakat untuk membina masyarakat agar paham bahwa judi online ataupun judi offline itu tidak baik dan dilarang agama.

“Jadi walaupun legal, judi online tidak akan berbahaya kalau masyarakat paham dan sadar bahwa itu berbahaya, tidak baik, dan dilarang agama. Daripada dilarang tapi judi online kan marak dan masyarakat malah semakin terjerumus. Negara juga tidak dapat apa-apa, ya kan. Malah yang terjadi Data Nasional jebol,” ujar Habib Syakur.

Lebih jauh Habib Syakur menyebut lemahnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya judi online tidak lepas dari pengabaian pemerintah terhadap peranan para tokoh masyarakat dan pemuka agama yang selama ini menjadi panutan bagi masyarakat.

Alih-alih mendekati para ulama, Kiai, dan tokoh masyarakat di kampung-kampung, pemerintah malah membentuk satgas yang tidak bisa bekerja apa-apa dalam permasalahan sosial masyarakat.

Kata Habib Syakur, masyarakat tidak bisa didekati dengan cara struktural, formal, apalagi oleh pejabat nasional yang parlente dan hidup mewah.

“Memangnya imbauan dari menteri, atau para pejabat birokrat didengarkan masyarakat? Mana ada masyarakat mau denger mereka-mereka. Wong mereka hidupnya aja sudah mewah-mewahan. Justru yang menjadi panutan masyarakat adalah para tokoh desa, pemuka agama, para ulama, Kiai kampung. Kalau mereka yang menghimbau akan didengarkan masyarakat,” tandasnya.

“Saya dalam kapasitas sebagai ulama di kampung, di Malang, sulit mengatakan judi itu haram, tapi masyarakat semakin banyak yang hobi judi online. Kita sadar kemampuan negara memberikan pendidikan nasihat dan bimbingan kepada rakyat tidak ada. Maka mestinya Negara harus dekat dengan tokoh agama, tokoh masyarakat yang punya niat ikhlas untuk bangsa. Lha ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat jangan ditinggalkan. Gitu loh. Sekarang langkah terdekatnya ya pecat dulu Menkominfo Budi Ari. Gak bisa kerja dan dapat posisi gara-gara jasa politik aja kok dia,” tuntas Habib Syakur.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *