JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menilai Partai Nasdem berkewajiban secara moral untuk memastikan Anies Baswedan benar-benar menjadi Calon Presiden (Capres) di Pemilu 2024.
“Nasdem harus bertanggungwab terhadap kelangsungan pencapresan Anies 2024. Kan dari awal Nasdem yang pertama, harus lah (memastikan Anies capres, red),” ujar Habib Syakur kepada awak media di Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Habib Syakur menilai soliditas koalisi perubahan yang diikuti Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat harus tetap solid mendukung Anies sebagai Capres 2024. Segala perbedaan di antara tiga partai ini tentunya bisa diselesaikan dengan musyawarah.
“Harus solid, mengingat Anies Baswedan itu sebagai figur yang diidam-idamkan oleh kelomook yang tak suka pemerintah,” jelas Habib Syakur.
Ia juga menilai dalam demokrasi yang sehat, tetap harus ada suara oposisi yang berbeda dengan pemerintah. Hal ini diperlukan demi menjaga chack and balancing jalannya kehidupan bernegara.
“Sebagai oposisi itu harus, demi ada keseimbangan. Dan sejak ada isu yang berkembang bahwa Anies bakal dijegal agar tak bisa jadi capres, maka semua itu harus dikikis habis,” lanjut Habib Syakur.
Ulama asal Malang raya ini mengingatkan, Partai Nasdem harus konsisten dan merangkul partai-partai yang sudah bergabung dalam barisan Koalisi Perubahan.
Selain Nasdem, PKS, dan Demokrat, ada juga partai non parlemen yang suara dukungannya sudah pasti ke Anies Baswedan, yaitu Partai Ummat pimpinan Amien Rais.
Di sisi lain, Habib Syakur juga menilai Partai Demokrat wajib konsisten dalam koalisi perubahan dimana Anies Baswedan sebagai Capres.
Partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini jangan tergoda untuk masuk dalam koalisi bersama PDIP pendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres.
“Sangat tak bijaksana sekali jika Demokrat menerima kerjasama politik dengan PDIP. Kan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, maka harus fight betul di sana,” ungkap Habib Syakur.
Bagi Habib Syakur, PDIP juga tidak elok mengajak Partai Demokrat masuk dalam kerjasama politik pendukung Ganjar, mengingat dua partai ini punya sikap politik yang berbeda sejak awal.
“PDIP harus membatasi diri juga.
Memang kita tau bahwa dalam politik tak ada istilah kawan atau lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Aksi saling rangkul dan diskusi itu sah-sah saja tapi harus tetap memegang prinsip tentang pilihan politiknya. Platform, dan nilai kesejarahannya harus tetap jadi pegangan,” tuntas Habib Syakur.
Keretakan Koalisi Perubahan yang dihuni Nasdem, PKS, dan Demokrat sendiri terancam retak. Apalagi ada rencana Ketum Partai Demokrat AHY akan bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dalam sejumlah kesempatan, Puan juga menyebut AHY sebagai salah satu kandidat Cawapres yang dipertimbangkan oleh PDIP.