Hoaks UU Ciptaker, PKS: Negara Harus Jamin Keterbukaan Informasi Publik

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Beberapa orang warganet sudah ditangkap oleh aparat hukum karena dianggap menyebarkan hoaks tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi PKS (F-PKS) DPR RI Sukamta menyatakan keprihatinannya dengan kondisi yang terjadi.

Read More

banner 300250

“Karena beberapa warga kita sudah ditangkap oleh aparat hukum dengan tuduhan menyebar hoaks yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Padahal masyarakat itu protes karena kabar berseliweran tidak jelas, sebab naskah final yang resmi belum ada, sementara sejak naskah awal RUU dari pemerintah banyak point yang meresahkan masyarakat,” kata Sukamta, Minggu malam (11/10/2020).

Menurut Sukamta, wajar saja masyarakat melakukan demonstrasi, karena menunjukkan kepedulian akan nasibnya sendiri.

“Pemerintah mestinya lebih dewasa dan lapang dada. Kenapa sih kalau memang yang dilakukan itu benar untuk rakyat kok khawatir rakyat mempertanyakan aspirasinya,” ujarnya.

Oleh karenanya, saran Sukamta, seharusnya Pemerintah mengedepankan pemenuhan hak warga negara secara luas.

“Yaitu terjaminnya keterbukaan informasi publik, dalam konteks ini adalah akses publik terhadap naskah final UU Ciptaker,” ungkapnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini menjelaskan, tanpa ada naskah asli yang diterima publik, menjadi aneh jika kemudian Pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap warganya sendiri.

“Apalagi tema ini bukan menyangkut hubungan personal, tapi menyangkut kepentingan semua rakyat Indonesia, harusnya aparat penegak hukum lebih bijak. Pemerintah harusnya bisa memastikan dulu dengan mendesak DPR agar segera mengeluarkan naskah finalnya,” tegasnya.

Sukamta juga menekankan, polemik UU Ciptaker ini cukup pelik, lantaran dari prosedur pembahasan dan pengesahan saja sudah bermasalah.

“RUU Ciptaker dibahas dan disahkan dengan sangat terburu-buru sehingga mengesampingkan prosedur yang baku dalam pembahasan sebuah RUU,” jelasnya.

Bahkan, lanjut Sukamta, saat Rapat Paripurna 5 Oktober yang lalu pun naskah final UU Ciptaker belum bisa diterima oleh anggota DPR, apalagi publik secara luas.

“Padahal salah satu syarat pengesahan sebuah RUU mengharuskan adanya naskah final yang diterima setiap anggota DPR,” sambungnya.

Sukamta menyebut, DPR harusnya tidak boleh menahan naskah final UU Ciptaker sampai berhari-hari dengan alasan masih ada koreksi bahasa.

“Lagipula kalau memang belum selesai, kenapa terburu-buru disahkan saat Paripurna kemarin?,” tanyanya.

Sukamta menilai, di sinilah sumber hoax itu sebetulnya, karena tidak ada naskah yang final, akhirnya banyak bertebaran naskah UU Ciptaker, meme, infografis dan postingan-postingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan valid-tidaknya.

“Inilah yang diterima oleh publik. Sedangkan untuk menilai valid-tidaknya mau pakai acuan apa, sementara naskah finalnya saja belum beredar, sudah disahkan pula,” sebut anggota Banggar DPR RI ini.

Dan sekali lagi, tambah Sukamta, pengelola negara ini seolah seperti membiarkan hal ini terjadi.

“Ini tidak adil. Karenanya, saya mendesak aparat hukum agar segera membebaskan pihak-pihak yang telah ditangkap dengan dugaan penyebar hoaks, karena sebetulnya mereka hanya korban dari polemik ini,” pungkas legislator asal DI Yogyakarta ini. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60