HPPMI UMI Warning Bupati Maros Terkait Keabsahan Mutasi ASN

  • Whatsapp
banner 468x60

Maros, LiraNews – HPPMI Maros Komisariat UMI menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (12/2/2020).

Aksi dilakukukan terkait dugaan adanya Indikasi maladministrasi yang dari SK Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 3 Februari 2020 yang di keluarkan Bupati Maros.

Jendral lapangam Chaidir Saputra menjelaskan bahwan ini kontradiksi dengan Pasal 71 ayat 2 UU No 10 tahun 2016 tentang pemilukada yanh mengatakan bahwa Gubernur, Walikota dan Bupati dilarang melakukan perpindahan atau mutasi dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan Calon dan harus di buktikan dengan SK persetujuan Menteri Mendagri.

Dengan dasar inilah sehingga HPPMI UMI menyatakan sikap dengan alasan.

– Melanggar aturan UU No 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat 2.

– Dapat merugikan Aparatur Sipil Negara.

– Indikasi Kecurangan Pemilukada (Terstruktur, Sistematis dan Massive).

– Menurunkan Kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

– Indikasi terjadinya Kolusi Korupsi dan Nepotisme.

Maka dari itu HPPMI UMI menuntut dan mendesak.

– Memperlihatkan persetujuan SK Mendagri atas Mutasi yang di keluarkan Bupati Maros Pada tanggal 3 Februari 2020.

– Mendesak Bawaslu Kab. Maros untuk melakukan tindakan selaku Badan Pengawas Pemilu.

– Mendesak DPRD Kab. Maros untuk memberi teguran kepada Bupati Maros selaku tugas serta fungsi pengawasan. LN-Red/Rio

banner 300x250

Related posts

banner 468x60