Hrs – Polisi Saling Mengunci

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

Jakarta, LiraNews.com – Kasus “Chat WA” yang melibatkan Firza Husein ( yang sudah menjadi tersangka), dan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab (HRS) yang telah ditetapkan juga sebagai tersangka sejak Senin 29 Mei 20127, dua hari ini menjadi heboh dan menjadi viral yang hampir-hampir menenggelamksan peristiwa bomb bunuh diri di Kampung Melayu yang mengakiatkan tewasnya 3 orang Polisi.

Pihak Polda Metro Jaya beralasan penetapan HRS sebagai tersangka karena melanggar Pasal 4 ayat 1 jo Pasal 29 dan atau Pasal 6 jo Pasal 32 dan atau Pasal 8 jo Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dan saat ini telah diterbitkan DPO (Daftar Pencaharian Orang), dan akan diikuti dengan Red Notice ke Interpol.

Imam Besar FPI (HRS), tentu tidak dapat menerima, dan melalui pengacaranya Kapitra Ampera mementahkan alasan Polisi Metro Jaya menetapkan HRS sebagai tersangak dengan argumentasi hukum dan logika hukum yang saat ini juga telah menjadi konsumsi publik.

Alat bukti yang diperoleh penyidik menurut Kapitra *diperoleh secara ilegal* sehingga tidak memenuhi ketentuan alat bukti yang sah sebagai dasar menetapkan tersangka. Secara tegas disebutkan dalam aturan-aturan sebagai berikut:

1. Pasal 40 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan “ Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”.

2. Pasal 31, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas infromasi elektronik dan dokumen elektronik dalam suatu komputer dan sistem elektronik tertentu milik orang lain.

3. Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 paragraf (3.21) menyatakan “…bahwasanya penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap rights of privacy yang bertentangan dengan dengan UUD 1945..”

4. Pasal 17 Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana diratifikasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2015 dinyatakan, “Tidak boleh seorangpun yang dengan sewenang-wenang atau secara tidak sah mencampurtangani perihal kepribadiannya , keluarganya, rumahtangganya, atau surat-suratnya , demikian pula tidak boleh dicemari kehormatannya dan nama baiknya secara tidak sah”.

Dari penjelasan diatas, Kapitra menegaskan bahwa wilayah yang sifatnya privacy dan bukan untuk konsumsi publik, termasuk percakan via WhatsApp yang merupakan aplikasi messenger dua arah (bukan untuk publik), merupakan hak privacy setiap orang untuk berkomunikasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 F UUD 1945.

Kapitra menjelaskan lebih lanjut di media online, Bahwa pasal-pasal yang disangkakan kepada HRS adalah ketentuan larangan atas perbuatan yang menyebarkan pornografi yang sepatutnya disangkakan kepada penyebar isu dan rekayasa percakapan pornografi tersebut. Sehinggsa sangat tidak relevan mengapa HRS ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Undang-Undang Pornografi.

Kapitra mempertanyakan pihak kepolisian, kenapa sampai saat ini pelaku penyebaran chat tersebut tidak dicari keberadaannya. Padahal menurut Kapitra tidak sulit untuk menemukan pelakunya oleh karena telepon genggam milik Firza Husein telah disita pihak kepolisian dalam kasus berbeda pada tanggal 2 Desember 2016 yang pada akhirnya munculah percakapan tersebut pada tanggal 29 Januari 2017.

Intinya Kapitra menegaskan bahwa baik dari sisi formil dan materil sangat tidak beralasan dan terlalu dipaksakan penetapan tersangka HRS. Dan HRS seolah-olah sudah menjadi target sehingga tanpa mendengarkan keterangannya sebagai saksi, penyidik langsung menetapkan sebagai tersangka.

Berikut ini kita simak apa penjelasan Polda Metro Jaya terhadap sikap keberatan yang disampaikan Kapitra pengacara HRS, bahwa Polda metro Jaya sudah mengantisipasi segala kemungkinan setelsah menetapkan pimpinan FPI HRS menjadi tersangka pornografi termasuk gugatan prapengadilan.

“-Sekiranya keberatan dengan yang dilakukan kepolisian ada lembaga yang mengujinya. Kita uji di pengadilan praperadilan” Kata Kepala Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metreo Jaya (30/5/2017). “Kami lakukan sesuai prosedur dulu” kata Argo. Dua alat bukti untuk menetapkan menjadi tersangka sudah terpenuhi. Argo mengatakan penyidik siap membeberkan alat bukti di persidangan.

“Saat berkas sudah maju di pengadilan, kita uji saja di situ, kita tunjukkan bukti-bukti semuanya” kata dia.

Pihak Polda Meto Jaya meminta jika HRS tidak bersalah segeralah kembali ke Tanah Air, dan dibuktikan dipengadilan siapa yang benar biar pengadilan yang memutuskan.

Terkait pelacakan terhadap penyebaran chat pornografi, Kadiv.Hukum Polda Metro Jaya dalam dialog dengan Kapitra Ampera di TV One malam ini (31/5/2017) menyatakan bahwa penyebar chat tersebut adalah anonymous.

Menurut Wikipedia, Anonymous adalah kelompok Aktivis atau “Hacktivis” yang dibentuk pada tahun 2003. Para anggotanya dapat dibedakan di depan publik dengan mengenakan topeng Guy Fawkes atau yang biasa dikenal V for Vendetta. Pada tahun 2011, Majalah Time memasukkan nama “Anonymous” sebagai salah satu orang paling berpengaruh di dunia. *Jadi persoalan menjadi rumit karena pihak yang dilacak mengunakan topeng*.

Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin meminta proses hukum kasus pemimpin Front Pembela Islam (FPI) HRS harus transparan sehingga umat tidak salah paham menanggapi kasus tersebut.

“Umat itu kan imbauannya tentu supaya tidak menimbulkan masalah gito loh. Memang ini soal proses yang penting transparan supaya tak salah paham umat”. Kata Ma’ruf di Istana Bogor Senin 29 Mei 2017.

Tak bisa dipungkiri, ada kekhawatiran lain ketika kasus ini terus bergulir. Terutama dukungan yang kuat dari umat kepada HRS.

Hanya saja Ma’ruf meminta tidak ada demo dalam menanggapi status tersangka Rizieq. “Ya sebaiknya gitu” imbuh dia.

Ma’ruf menilai bahwa kasus ini hanya perlu dibuktikan kebenarannya. Tentu yang tahu kebenaran kasus adalah Polri yang melakukan penyelidikan dan penyidikan. “Ya karena ini kan (kasus HRS) masalahnya kan kebenaran dan ketidakbenaran karena itu yang tahu Polri. Kita kan tidak tahu benar dan tidaknya” ucap di

Saling mengunci
Semua masyarakat Indonesia tahu bahwa HRS sedang di Arab Saudi, dan kepergiannya sebelum adanya pemanggilan sebagai saksi. Pengacaranya menginformasi bahwa HRS sedang ibadah di Tanah Suci Mekkah, dan akan kembali walaupun belum dapat memastikan kapan kembalinya.

Beberapa waktu yang lalu Tim Pengacara HRS datang ke Arab Saudi bertemu dengan HRS, tentu mereka mendiskusi situasi di tanah air dan posisi hukum HRS. Kita semua sudah mengetahui melalui berbagai media bahwa HRS sedang juga dalam proses hukum penghinaan lambang negara di wilayah hukum Jawab Barat dan lainnya terkait tuduhan tentang adanya logo palu arit pada uang baru yang diterbitkan Bank Indonesia.

Tentunya langkah-langkah Polisi yang terus mengejar HRS sudah diperhitungkannya dengan Tim Pengacaranya, dan bagi HRS bukanlah persoalan baru, karena sudah dua kali berhadapan dengan hukum dan di penjara. Jadi kondisi yang paling pahitpun sudah pernah dilalui.

Mungkin saja Polri mengangkat (blow-up) kasus Chat pornografi, sebagai jurus untuk “melumpuhkan” HRS karena isunya sangat sensitif menyangkut moralitas seorang pemimpin Front Pembela Islam, dan dibalik itu ada kekuatan “kekuasaan” yang mujngkin terasa sulit “dilawan” oleh HRS. Dan tidak ada jaminan yang dulunya orang dekatnya atau para saksi dan tersangka, karena sesuatu hal (kekuasaan) akan beramai-ramai memojokkan dan menuduh HRS terlibat chat pornografi. Jika ini yang terjadi maka Umat akan terbelah pro dan kontra, masa FPI juga akan terbelah dan itu sangat menyakitkan.
Jika hal ini terjadi, pihak *Kepolisian berhasil “mengunci” HRS dan tidak berkutik lagi*. Episode HRS akan berakhir berbarengan dengan berakhirnya episode Ahok. Walaupun mungkin tidak ada hubungannya. Yang pasti para Ahoker akan terhibur hatiya. Dendamnya pada HRS sudah terlampiaskan.

Oleh karena itu, tidak pulang ke tanah air apapun resikonya, bagi HRS merupakan langkah strategis yang dipilihnya. Sehingga Polisi tidak dapat membuktikan tuduhannya di pengadilan. *Disini HRS juga mengunci Kepolisian dengan tidak pulang ke Indonesia*. Sehingga Polisi tidak dapat membuktikan tuduhannya. HRS mungkin yakin pihak Interpol tidak akan menerbitkan Red Notice karena tidak masuk kasus yang tercantum dalam syarat diterbitkan Red Notice. HRS juga yakin Kepolisian RI tidak akan berani meminta langsung kepada Kepolisian Arab Saudi untuk memulangkan HRS ke Indonesia.

Secara simultan, para pengacara HRS yang piawi akan terus melakukan upaya hukum, untuk membersihkan nama baik HRS yang dituduh secara tidak proporsional dan profesonal. Membangun opini dan menyampaikan fakta dan data yang mengcounter data dan fakta yang disampaikan Polisi. Hal tersebut akan menjadi perdebatan yang “seru” di masyarakat dan ini akan berlangsung lama. Dan ujung penyelesaian “mungkin” akan dilakukan secara politik agar tidak ada pihak yang kehilangan muka. Atau boleh jadi HRS akan menunggu waktu sampai terjadinya perubahan politik di Indonesia.

Saling mengunci ini, tentunya contoh yang tidak baik dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.Seruan Ketua Umum MUI KH.Ma’ruf Amin supaya Polisi transparan agar umat tidak salah faham belum menjadi perhatian. Apalagi kasus ini secara langsung tidak ada implikasinya bagi masyarakat luas. Tidak ada kelompok masyarakat yang terdampak dengan chat WA kedua orang tersebut kalaupun itu benar, apalagi jika tidak benar. Sepertinya penegak hukum sudah tidak ada lagi kerja lain yang lebih berat dari kasus HRS.

Jika Kepolisian dapat menurunkan sedikit *“tensionnya*”’ terutama dalam suasana bulan Ramadhan yang suci ini, karena isu-isu chat pornografi tentu dapat menimbulkan suasana yang tidak nyaman bagi Umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa, termasuk anggota Polisi yang beragama Islam yang juga sedang berpuasa mengkutak katik chat pornografi terasa “tidak afdol”.

Bapak Kapolda Metro Jaya ( karena kasus ini ditangani Polda Metro Jaya), marilah kita isi dulu bulan suci Ramadhan dengan kegiatan keagamaan yang menyejukkan, sehingga Umat juga merasa damai.

Biarkanlah HRS beribadah dengan khusuk di Mekkah selama bulan Ramadhan ini sebagai bulan yang penuh pengampunan dari Allah SWT. Mudah-mudahan sesuai dengan janji pengacaranya Kapitra Ampera bahwa HRS akan kembali ke Indonesia, ditunggu saja sampai lepas Lebaran.

*Tetapi nasi sudah menjadi bubur, Polisi sudah menetapkan HRS sebagai tersangka dan telah menerbitkan DPO dan mungkin juga sudah membuat surat Red Notice ke Interpol*. Kasus HRS sudah memasuki babak baru yang tidak dapat diramalkan sampai dimana ujungnya. Kecuali Bapak Presiden Jokowi sebagai atasan langsung Kapolri turun tangan.

Cibubur, 1 Juni 2017

Chazali H. Situmorang/Pemerhati Kebijakan Publik

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Thu Jun 1 , 2017
LiraNews.Com