ICW Pertanyakan Pelimpahan Perkara Yang Dilakukan KPK Ke Kepolisian Dalam OTT di Kemendikbud

Jakarta, LiraNews – Dalam siaran pers yang dibuat oleh Deputi Penindakan KPK Karyoto seusai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dengan sangat mudah masyarakat dapat menemukan poin kejanggalan. Misalnya, dalam siaran pers tersebut dikatakan, belum ditemukan unsur pelaku yang berasal dari penyelenggara negara.

Hal ini cukup mengundang tanda tanya bagi masyarakat, sebab sedari awal dalam siaran pers tersebut telah menyebutkan, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mempunyai inisiatif melalui Kepala Bagian Kepegawaian UNJ untuk mengumpulkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Dekan Fakultas dan lembaga di UNJ agar nantinya bisa diserahkan ke pegawai Kemendikbud.

Menanggapi hal tersebut, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan menyatakan, dalam hal ini setidaknya ada dua dugaan tindak pidana korupsi dapat digunakan oleh KPK.

“Pertama, dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau pungutan liar yang dilakukan oleh Rektor UNJ. Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dikategorikan sebagai penyelenggara negara,” kata Kurnia kepada para awak media, Jumat (22/5/2020).

Tentu, kata Kurnia, dikaitkan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 maka KPK berwenang untuk menangani perkara korupsi yang melibatkan penyelenggara negara.

“Terlebih lagi, Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara tegas mengatakan, penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar dapat dijerat dengan maksimal hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar,” ujarnya.

Menurut Kurnia, kasus dengan model pemerasan seperti ini bukan kali pertama ditangani oleh KPK.

“Pada tahun 2013 yang lalu lembaga anti rasuah ini pun pernah menjerat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Dirjen Pajak, Pargono Riyadi. Saat itu ia diduga melakukan pemerasan terhadap wajib pajak, Asep Hendro, sebesar Rp125 juta,” ungkapnya.

Kedua, lanjut Kurnia, dugaan tindak pidana suap yang dilakukan oleh Rektor UNJ. Tentu dugaan ini akan semakin terang benderang ketika KPK dapat membongkar latar belakang pemberian uang kepada pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Apakah hanya sekadar pemberian THR atau lebih dari itu? Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi: setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri dengan maksud supaya pegawai negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dapat dihukum maksimal 5 tahun penjara,” tegasnya.

Untuk itu, tutur Kurnia, karena dalam hal ini pemberi suap diduga adalah Rektor yang notabene menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 merupakan penyelenggara negara, maka sudah barang tentu KPK dapat mengusut lebih lanjut perkara ini.

“Atas dasar argumentasi itu, lalu apa yang mendasari KPK memilih untuk tidak menangani perkara tersebut? Penting untuk ditegaskan bahwa menilai sebuah perkara tidak cukup hanya dengan melihat jumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan,” tukasnya.

Memang, ujar Kurnia, secara nilai jumlah itu tergolong kecil, hanya sebesar Rp55 juta. Namun, pertanyaan lebih mendalamnya yang harus digali oleh penegak hukum adalah: apakah pemberian ini merupakan kali pertama, atau sebelumnya pernah juga dilakukan?

“Pada rezim kepemimpinan KPK sebelumnya kerap ditemukan kasus-kasus yang ketika dilakukan tangkap tangan jumlah uangnya sedikit. Akan tetapi setelah didalami ternyata aliran dana yang mengalir pada oknum tertentu tergolong cukup besar. Misalnya saja pada kasus yang melibatkan mantan Ketua PPP, Romahurmuzy,” terangnya.

Kurnia menjelaskan, saat melakukan KPK melakukan tangkap tangan, uang yang ditemukan hanya sebesar Rp156 juta.

“Akan tetapi saat proses penyidikan serta persidangan berlangsung, diketahui bahwa yang bersangkutan menerima sebesar Rp346,4 juta,” sebutnya.

Kurnia pun mengingatkan, ke depan KPK juga harus berfokus untuk menangani perkara-perkara dengan nilai kerugian negara besar, seperti kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas terhadap Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun, kasus bailout Bank Century dengan kerugian negara Rp7,4 triliun, dan pengadaan KTP-Elektronik yang menelan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun.

“Penting untuk diingat bahwa gaji Pimpinan KPK saat ini tergolong sangat besar yakni lebih dari Rp100 juta. Maka dari itu, tenaga mereka lebih baik dialokasikan untuk menangani kasus-kasus besar, dibanding hanya memproduksi rangkaian kontroversi,” pungkasnya. LN-RON