Iluni Ui : Perppu Keormasan Jadi Alat Penguasa Mematikan Kebebasan Berserikat

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

Jakarta, LiraNews.com – Pengurus Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Berbadan Hukum sedang menimbang melakukan gugatan PTUN dan bersama elemen masyarakat mendukung Prof Yusril untuk menggugat Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ketua ILUNI UI, Ima Soeriokoesoemo menilai, Perppu tersebut sudah menjadi alat penguasa untuk mematikan kebebasan berserikat warga negaranya. Menurutnya, ILUNI UI memang terbagi dua dan ILUNI UI yang tidak kritis terhadap Pemerintah dengan SK Kemenkumham 29 Juli 2016 tidak dibubarkan.

”ILUNI UI SK 21 Juli terdiri dari aktivis 1970an, 1980an dan reformasi 1998,  siap berjuang kembali kejalanan saat kebebasan berserikat dan berpendapat dibungkam penguasa. ILUNI UI tidak melanggar UUD dan tidak melanggar Pancasila kenapa dibubarkan?,” tegas Ima.

Ima mengaku tidak mengetahui adanya SK Dicabutnya legalitas organisasinya oleh Pemerintah. Selama ini ILUNI UI berbadan hukum dikenal kritis terhadap Pemerintah. Terutama isu terkait dengan penegakan hukum kasus penistaan agama dan menolak kehadiran PKI baru.

Adapun surat yang beredar di grup WA menunjukkan bahwa Freddy Haris selaku Dirjen Administrasi Umum Kemenkum HAM telah resmi membubarkan ILUNI UI dengan SK Kemenkumham tertanggal 21 Juli 2016, Senin (11/9/2017).

Sementara, Sekjen ILUNI UI, Hidayat Matnur mengatakan surat yang mengatasnamakan Freddy Haris selaku Dirjen tertanggal 15 Agustus 2017 muncul ketika pengurus ILUNI UI sedang sibuk menyusun diskusi dan Nonton Bareng Film G30SPKI #MenolakLupa.

“Dalam surat Freddy Haris tersebut pertimbangan dicabutnya SK Kemenkumham ILUNI UI adalah surat rektor yang menyatakan Logo UI dan Universitas Indonesia serta Nama ILUNI UI adalah milik UI yang tertera dalam statuta UI,” ujarnya. LN-JMP

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Wed Sep 13 , 2017
LiraNews.Com