Imparsial: Jangan Sampai Kritik Terhadap Kekuasaan Disebut Penebar Kebencian

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

Jakarta, LiraNews.com – Direktur Imparsial Al Araf mengingatkan, aparat keamanan untuk lebih teliti doal konteks yang disampaikan termasuk katogori ujaran kebencian atau kritik terhadap pemerintah.

“Jangan sampai kritik terhadap kekuasaan dikategorikan sebagai penebaran kebencian,” ujar Al Araf pada acara pembukaan Workshop “Peran Polri dalam Melindungi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya dan Polda Banten”, di Jakarta, Senin (28/8/2017).

Hukum, katanya, harus ditegakkan kepada siapapun yang menebarkan konten bernada ujaran kebencian.

Untuk menindaklanjuti ujaran kebencian salah satu yang digunakan adalah UU ITE. Akan tetapi, lanjutnya, aturan tersebut dinilai belum memadai karena UU ITE itu karet (multi tafsir).

“Problemnya adalah Indonesia tidak memiliki aturan yang baik terkait penebaran kebencian,” katanya.

Untuk itu, ia berharap pemerintah merevisi UU KUHP dan UU ITE. Dengan demikian, penegakan hokum terkait tindakan ujaran kebencian tidak menjadi diskriminatif.

Selain itu, dengan aturan yang lebih baik, maka penegak hukum memiliki indikator terkait suatu tindakan termasuk dalam kategori ujaran kebencian atau tidak.

Menurutnya, merevisi KUHP dan UU ITE soal penyebaran kebencian itu penting, supaya aturan penebaran kebencian tidak dirumuskan dalam aturan yang multitafsir.

“Sehingga, aparat penegak hukum punya indikator,” pungkasnya. LN-JMP

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Tue Aug 29 , 2017
LiraNews.Com