Indikasi Mark Up Dana KONI, Kejaksaan Diminta Segera Turun !

Gravatar Image
  • Whatsapp

Padang, LiraNews – Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Bakri Bakar, SH menegaskan, masyarakat, LSM dan wartawan berhak melaporkan kepada pihak penegak hukum jika menemukan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi manapun. Termasuk dilembaga seperti KONI, karena uang yang dikelola adalah uang rakyat.

“Jadi, laporkan segera jika benar ditemukan adanya kejanggalan dalam pengelolaan keuangan dalam pengiriman atlet PON Sumbar ke Papua, tahun 2021 kemarin’’.

Penegasan itu disampaikan Bakri Bakar, SH kepada LiraNews.com melalui telepon selulernya, Selasa (11/01/2022) sehubungan dengan adanya dugaan mark up pengelolaan dana KONI Sumbar tahun 2021 lalu terutama dalam hal pengiriman atlet Sumbar pada PON di Papua. Mark up itu terindikasi terjadi di beberapa sektor pengeluaran yang dilaporkan KONI ke Gubenur Sumbar.

Seperti yang diberitakan kemarin, mantan ketua KONI Sumatera Barat, Syahrial, SH mengaku telah menyusun RAB untuk penggunaan dana sebesar Rp. 20 Miliar yang berasal dari APBD Sumatera Barat tahun 2021. Bahkan mantan ketua KONI itu menyebutkan, dana Rp.20 miliar sudah lebih dari cukup. Dari dana Rp.20 miliar yang diajukan itu, sudah dapat membiayai secretariat, ujarnya.

Seperti yang diberitakan kemarin, dana sebesar Rp.20 Miliar yang disusun semasa kepengurusan Syaiful Cs untuk pembiayaan PON di Papua disebutkannya, Untuk biaya bulanan atlet dibayarkan selama 9 bulan, masih-masing atlet terima Rp. 3.998.000 X 9 Bulan, habis Rp. 6.764.616.000. Bulanan pelatih dibayarkan selama 9 bulan (Jan-Sep 2021) Rp. 4.248.000 X 63 pelatih X 9 bulan =Rp. 2.408.616.000,-. Uang saku atlet selama PON Rp. 7.500.000,- X 188 atlet = Rp. 1.410.000.000,-.

Uang saku pelatih selama PON Rp. 10.000.000,- X 63 =#Rp.630.000.000,-. Pesawat P/P Garuda Rp. 10.500.000,- X 251 orang (atlet+pelatih) Rp.2.635.500.000,- Pesawat P/P Official Non Kampus 75 orang Rp.10.500.000,- X 75 orang = Rp. 787.500.000,- Uang saku Official Non Kampus selama PON Rp.7.500.000,- X 75 orang = Rp. 562.500.000,- Bonus Spontan/Uang Kaget untuk memotivasi peraih medali (agar mencapai target) diserahkan setelah UPP rinciannya :Targe 16 Medali Emas X 50 juta = Rp. 800.000.000,-, target 15 Medali Perak X 15 juta = Rp.225.000.000,-. Target 25 Medali Perak X10 juta = Rp.250.000.000,.

Total untuk kebutuhan selama mengikuti PON untuk 8 item pengeluaran itu hanya Rp.16.473.732.000,-. Dana yang masih sisa sebesar Rp.3.526.268.000,- dapat dibayarkan untuk insentif pengurus.

Sedangkan berdasarkan laporan pengurus KONI ke gubernur Sumbar tertanggal 31 Desember baik pengiriman atlet ke Papua maupun pembiayaan lain-lain dana dihabiskan sebesar Rp.26,6 miliar, belum termasuk bonus atlet.

Menanggapi hal itu, anggota komisi I DPRD Sumbar Bakri Bakar, SH dari fraksi Nasdem minta kepada pihak Kejaksaan untuk segera turun tangan mengusut kasus ini. ‘’diminta kepada Kejaksaan, baik itu Kajati maupun Kejari, untuk segera menindak lanjuti kasus ini agar tidak berlarut-larut’’, ujar Bakri Bakar kemarin.

Anggota Komisi I DPRD Sumbar yang membidangi pemerintahan dan hukum itu dengan tegas minta kepada aparat penegak hukum untuk segera bergerak. ‘’Jika laporan masuk, Kejaksaan harus segera mengusutnya’’, tegas Bakri Bakar pula. LN-Erisman

Related posts