Introspeksi Diri Untuk Para Penegak Hukum

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

Jakarta, LiraNews.com – ” Kabid Humas Polda Metro meminta masyarakat untuk legowo atas kelakuan JPU yang menuntut Ahok hukuman percobaan. Saran yang memperlakukan publik bodoh dan dungu ” .

Saya berbeda pendapat dengan saran Pak Kadiv ini. Jika keadilan tidak terpenuhi menurut Thomas Hobbes, rakyat memiliki hak untuk memberontak. Pandangan yang sama dari Al Mawardi dan Al Maudhudi.

JPU melanggar dua kata adil dalam Pancasila, pada Sila Kedua dan Sila Kelima. Tak ada kata atau pun hukum yang menyatakan legowo terhadap ketidakadilan, apalagi akibat kesewenang-wenangan, abuse of power.

Pelanggaran kepada rasa keadilan harus dilawan, bukan legowo. Lakukan apa saja untuk melawan ketidakadilan. Saran dari Argo itu, adalah saran orang yang tak kunjung duduk di kursi di bangku sekolah. Kalau pun pernah, pasti sedang mendengkur, jadi tak paham.

Saran itu melawan hukum positif, melawan kontitusi, melawan filsafat hukum, melawan konvensi penafsiran hukum, melanggar Peraturan Jaksa Agung No 28 Tahun 2014, melanggar hukum acara, sbb:

1. Sejak kapan dakwaan primer boleh diganti dakwaan subsider, yang bukti-buktinya terbukti di persidangan?

2. Sejak kapan tuntutan boleh membuang yurisprudensi hukum di mana tak seorang pun terpidana blasphemi yang tidak masuk penjara?

3. Sejak kapan tuntutan hukum boleh tak mengambil bukti materil buku blasphemi Ahok, kampanye gubernur Babel Ahok?

4. Sejak kapan tuntutan hukum diperboleh hukum tak mengambil bukti bahwa terdakwa mengulangi perbuatannya di Al Jazeera, Wifi berpasword kafir?

5. Sejak kapan JPU boleh melanggar kode etik profesi?

Tak perlu dijawab Pak Polisi. Yang dibutuhkan adalah polisinya kode etik profesi (djoko edhi abdurrahman, wakil sekretaris LPBH PBNU). MENYAMBUNG Tulisan Brother Djoko Edhi Abdurahman tersebut , Juga perlu ditambahkan jika benar info yg saya peroleh SEMALAM dari lingkaran kekuasaan bahwa Jkw sesungguhnya tdk suka Ahok buktinya hukum di proses mulai dari jadi tersangka sd terdakwa juga ia mengatkan sungguh Aneh kejaksaan mendakwa dengan dua pasal yg di berikan Alternatif antara pasal 156 dan 156 a yg berbeda tuntutan hukum nya hingga ia mesti menunggu tuntutan yg mana yg di ajukan jaksa nya ??? Kini Kita tahu tuntutan jaksa hanya 1 thn penjara dgn masa percobaan 2 thn , hal ini sebenarnya jaksa sdh berfungsi menjadi Advokat bagi Ahok dan berusaha membebaskan nya , jadi Jaksa Agung HARUS bertanggung jawab dalam Tragedi penegakkan hukum yg NGACO alias TDK Benar ini , oleh karena itu Jaksa Agung mestinya tau diri untuk mengundurkan diri jika tdk tau diri ya Rakyat yang harus berjuang mengundurkannya , hal ini penting agar berdampak pada MA janganlah mengintervensi para hakim yg mengadilinya agar tdk memutus ringan bahkan hakim DAPAT memutus sesuai pasal 156 a Kuhp yaitu 5 tahun penjara lebih dari itu dgn keyakinan hakim serta alat bukti dan keterangan saksi2 Ahli terutamanya jelas telah menyatakan Ahok TELAH memenuhi unsur tindak pidana Penistaan Agama ISLAM , jadi sudikiranya para hakim memutus ahok LEBIH dari 5 tahun juga bagus dan boleh melampaui Ultra Petitum . Semoga ALLAH SWT memberi taufik dan hidayahnya pada para hakim untuk menghukum berat si Penista Agama ( PA ) Ahok ! Salam Juang.

DR. EGGI SUDJANA, SH, M.Si, ADVOKAT ,

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Tue Apr 25 , 2017
LiraNews.Com