IPW Desak Polri Bersikap Promoter Tangani Demonstrasi Menolak UU Omnibus Law Ciptaker

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews– Adanya ancaman aksi demonstrasi dari buruh dan masyarakat lainnya terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) tidak perlu disikapi dengan panik, sebab demonstrasi maupun mogok kerja adalah kegiatan yang dijamin dan dilindungi UU.

Hal tersebut disampaikan Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S. Pane kepada para wartawan, Senin (12/10/2020).

Read More

banner 300250

Neta mengingatkan, setiap anggota masyarakat dan buruh diperbolehkan melakukan aksi demo atau mogok kerja, untuk menyampaikan aspirasinya.

“Apalagi dalam UU Ciptaker, buruh melihat banyak hal yang akan merugikan masa depannya,” kata Neta.

Menurut Neta, para pejabat Pemerintah boleh saja mengatakan UU Ciptaker adalah UU terbaik untuk melindungi buruh, tapi itu kan persepsi para pejabat pemerintah yang tidak pernah merasakan penderitaan buruh dan tidak pernah menjadi buruh.

“Bagi IPW adalah hak buruh untuk memperjuangkan nasibnya, termasuk melakukan aksi demo. Dan hak mahasiswa, pelajar dan masyarakat lainnya untuk menyampaikan aspirasinya tentang nasib buruh,” ujarnya.

“Sebab, bagaimana pun orang tua maupun keluarganya banyak yang menjadi buruh dan bukan mustahil setelah tamat sekolah, mereka menjadi buruh, sehingga wajar saja memperjuangkan nasib buruh agar nasibnya lebih baik ke depan,” sambung pria kelahiran Medan, 56 tahun lalu ini.

Neta menilai, pola pikir pejabat pemerintah dan anggota DPR meminta buruh yang tidak puas segera mengajukan yudisial riview ke MK adalah pola pikir yang arogan, kebelinger, dan tidak peduli dengan wong cilik.

“Para pejabat dan anggota DPR itu tak pantas bicara seperti itu, sebab sudah seharusnya para pejabat Pemerintah dan anggota DPR senantiasa peduli dengan nasib wong cilik, terutama buruh, sehingga setiap mengeluarkan produk UU senantiasa berpihak pada nasib wong cilik dan buruh,” imbuh Penulis Buku Jangan Bosan Kritik Polisi ini.

Sebab, lanjut Neta, inilah makna kemerdekaan RI dan para pejuang dulu berjuang melepaskan diri dari penjajahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Jika sekarang UU Ciptaker lebih berpihak kepada asing dan pengusaha dan tidak berpihak kepada rakyat kecil tentunya sikap para pejabat pemerintah dan DPR sekarang ini patut dipertanyakan,” tegasnya.

Neta pun mempertanyakan, para nasionalis atau kaki tangan asing yang hendak mengkooptasi Indonesia.

“Aparatur kepolisian harus memahami melakukan demonstrasi adalah hak penyampaian aspirasi rakyat yg dilindungi UU. Selain itu fungsi tugas polri adalah mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat,” imbuh mantan Wapemred Harian Jakarta ini.

Neta mengingatkan Polri harus promoter dalam menyikapi berbagai aksi demonstrasi.

“Sebaliknya para pendemo harus juga dalam koridor UU untuk senantiasa menjaga ketertiban umum, sehingga tidak anarkis dan merusak kepentingan umum,” sarannya.

Lebih lanjut Neta pun menghimbau, para buruh yang berdemonstrasi juga harus selalu sadar posisi dan mawas diri agar tak disusupi para provokator dan penyusup serta para pengacau.

“Musuh utama para buruh dan polisi dalam aksi demo adalah para provokator dan penyusup serta pengacau. Ketika pihak ini perlu sama sama diperangi polisi dan para buruh dalam setiap melakukan demonstrasi,” pungkas mantan Redpel Koran Aksi ini. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60