Jakgung Akui Kesulitan Mengungkap Peristiwa Pelanggaran HAM di Masa Lalu

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:
Bagikan:

Jakarta, LiraNews – Jaksa Agung (Jakgung) Sanitiar (ST) Burhanuddin mengatakan, terdapat sejumlah hambatan dalam menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Hal itu dikatakan Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (7/11/2019).

Burhanuddin mengaku, pihaknya kesulitan untuk memperoleh alat bukti terutama untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum tahun 2000, karena faktor waktu yang sudah terlampau lama dan tempat kejadian perkara yang sudah berubah.

“Sulit memperoleh alat bukti peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu karena tempus delicti sudah lama, locus delicti sudah berubah, alat bukti sulit diperoleh dan hilang atau tidak ada,” katanya.

Burhanuddin menyebut, pembuktian peristiwa pelanggaran HAM berat tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Pembuktian peristiwa pelanggaran HAM berat tunduk pada KUHAP, keterangan seorang saksi tidak dapat dijadikan alat bukti kecuali didukung alat bukti lain seperti ahli forensik, uji balistik, dokumen terkait dan sebagainya,” tuturnya.

Burhanuddin juga mengungkapkan, hambatan lain dalam pengungkapan kasus HAM berat di masa lalu adalah belum dibentuknya pengadilan HAM ad hoc.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc,” jelasnya.

Burhanuddin menerangkan, Pengadilan HAM dapat dibentuk atas usul DPR RI berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden.

“Artinya, Kejaksaan Agung tidak dapat melanjutkan proses penanganan perkara ke tahap penuntutan setelah penyelidikan dan penyidikan selesai,” urainya.

Menurut Burhanuddin, penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM sifatnya pro justicia sehingga perlu izin dari ketua pengadilan, dan juga diperiksa serta diputus perkaranya oleh pengadilan ad hoc yang sampai saat ini belum terbentuk.

“Saat ini terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum dituntaskan. Sebanyak 8 kasus terjadi sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” terangnya.

Burhanuddin menguraikan, delapan kasus tersebut adalah Peristiwa 1965, peristiwa Penembakan Misterius (Petrus), Peristiwa Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II tahun 1998, peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa, Peristiwa Talangsari, Peristiwa Simpang KKA, Oeristiwa Rumah Gedong tahun 1989, Peristiwa dukun santet, ninja dan orang gila di Banyuwangi tahun 1998.

“Sedangkan empat kasus lainnya yang terjadi sebelum terbitnya UU Pengadilan HAM, yakni peristiwa Wasior, Wamena dan Paniai di Papua serta peristiwa Jambo Keupok di Aceh,” ungkapnya.

Evaluasi TP4

Terkait keberadaan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan (TP4), Burhanuddin menyatakan, dirinya akan melakukan evaluasi terhadap program tersebut.

“Ya ini kan nanti dievaluasi, apakah kita akan bubarkan, diganti dengan program lain. Yang jelas ini program tadinya kan benar, namun ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan,” ujarnya.

Burhanuddin mengaku, dirinya menyerahkan ke masyarakat apakah keberadaan TP4 bermanfaat atau tidak.

“Kalau hitungannya tidak ada. Tetapi begini ya, sebetulnya semua merasakan manfaatnya. Anda dan saya juga kan merasakan manfaat TP 4 itu,” tandasnya.

Burhanuddin mengaku, dirinya belum berani memastikan berapa lama evaluasi tersebut, namun dirinya menjanjikan secepatnya menyelesaikan agar tidak terbebani.

“Secepatnya. Yang jelas secepatnya, jadi saya tidak ingin punya beban,” pungkasnya. LN-RON

 

Thu Nov 7 , 2019
Jakarta, LiraNews – Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan, dirinya tidak tersinggung dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan Presiden PKS Sohibul Imam sebagai kawan baru Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh. “Kalau yang saya dengar, beliau tidak sedang menyindir, beliau sedang menyebutkan […]