Jaksa Agung Diminta Buat Perja Kasus Rakyat Jelata

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Koordinator Forum Diskusi Kebangkitan Indonesia (FDKI) Bandot DM mendorong Jaksa Agung ST Burhanuddin membuat Peraturan Jaksa Agung (Perja) terhadap penegakan hukum di instansi kejaksaan, khususnya terkait kasus-kasus yang menimpa rakyat jelata.

Hal ini didasari pengalaman penegakan hukum di kejaksaan yang pernah menghukum seorang kakek karena mengambil bekas getah karet seharga Rp 17.000 di Sumatera Utara.

“Semangat penegakkan hukum yang utama adalah menghadirkan rasa keadilan di masyarakat,” ujar Bandot di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Ia menilai selama ini penegak hukum hanya mengedepankan unsur kepastian hukum. Sehingga melihat kasus hukum hanya dari kacamata aturan perundangan saja.

Bagi Bandot, Jaksa Agung harus segera menerbitkan Peraturan Jaksa Agung (Perja) untuk menentukan parameter bagi jaksa untuk melakukan diskresi.

“Parameter yang patut diperhatikan adalah jenis kejahatan, nilai kerugian, korban, dan pelaku,” katanya.

Bandot berpendapat, jenis kejahatan yang sebaiknya menjadi dasar diskresi adalah yang berkaitan dengan keterpaksaan ekonomi.

“Misalnya, pencurian, pengelolaan lahan tidur tanpa izin dan sejenisnya,” papar Bandot.

Sementara untuk nilai kerugian, Bandot memberikan parameter paling tinggi Rp1 juta kumulatif.

Menurut Bandot, dalam rangka menjamin keadilan korban, jika korban adalah perseorangan maka jaksa wajib meminta kerelaan korban untuk mencabut laporan.

Tetapi jika korban adalah perusahaan, maka jaksa wajib menyampaikan ke korban untuk mencabut laporan atau tetap memberikan diskresi tanpa pencabutan laporan.

Terhadap pelaku, jelas Bandot, sebaiknya diklarifikasi bahwa yang bersangkutan melakukan tindak kejahatan karena kebutuhan, atau pelaku tidak mengetahui kalau tindakannya melanggar hukum dan pelaku bukan residivis.

Di sektor tindak pidana korupsi, Bandot sepakat dengan Jaksa Agung terkait penanganan korupsi dana desa. Dalam hal ini, Burhanuddin mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk tidak langsung menghukum kepala desa secara pidana.

Ia bahkan meminta agar perbuatan yang dilakukan oleh para kepala desa harus diseleksi terlebih dahulu, sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

“Himbauan saja tidak cukup, Jaksa Agung perlu segera menerbitkan Peraturan Jaksa Agung (Perja) sebagai landasan teknis bagi jaksa,” ungkapnya.

Tanpa arahan yang jelas, lanjut Bandot, diskresi ini justru rawan menjadi ladang korupsi baru bagi jaksa.

Dalam Perja tersebut, lanjut Bandot, Jaksa Agung harus secara tegas dan gamblang memberikan parameter kasus seperti apa yang bisa memperoleh diskresi penanganan perkara rakyat kecil.

Dia mengingatkan hal ini sesuai dengan tren penegakkan hukum yang lebih menekankan pada efisiensi bukan semata mata penghukuman. Prinsip premium remedium mesti menjadi pegangan Jaksa Agung dalam penanganan perkara dengan tetap memperhatikan unsur kepastian hukum.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60