SIMALUNGUN – Warga Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun kecewa berat terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Simalungun & Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak kunjung merealisasikan pembangunan jembatan sebagai akses penghubung antara Kabupaten Simalungun-Asahan.
Bupati LSM LIRA Simalungun, Hotman P. Simbolon didampingi DPK LSM LIRA Huta Bayu Raja, Desman Manurung, mengatakan pembanginan jembatan yang berlokasi di Desa Nagori Jawa Baru, Huta 1, Kecamatan Huta Bayu Raja itu sangat dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara Kabupaten Simalungun-Asahan.
“Pembangunan jembatan yang sudah rusak parah ini sudah diusulkan sejak 2020, namun tak kunjung direalisasikan sampai saat ini,” kata Hotman saat diwawancara awak media di Simalungun, Senin (4/11/2024).
Nah, Hotman mengungkapkan masyarakat Huta Bayu semakin sakit hati, karena pemerintah Kabupaten Simalungun malah membangun bronjong pinggir sungai dengan anggaran Rp3 miliar dari PUPR Provinsi Sumut.
“Kebijakan ini seperti menyiram air garam di tubuh yang terluka. Di saat rakyat susah-payah gotong royong memperbaiki jembatan dengan kayu seadanya, justru pemerintah mempertontonkan pembangunan bronjong yang tidak mendesak dan memakan angaran Rp3 miliar,” ungkap Hotman kesal.
Hotman yang tiap hari terjun ke lokasi menyebut saat ini kondisi jembatan penghubung sangat sulit dilalui masyarakat, sehingga akses jalan untuk lalu-lintas hasil bumi terkendala.
Adapun di sisi lain, pembangunan bronjong yang memakan uang Rp3 miliar dari anggaran PUPR Provinsi tidak bermanfaat bagi warga.
“Kami melihat dugaan pembangunan bronjong sungai dipaksakan, sehingga tidak maksimal pekerjaannya dan ini akan diinvestigasi LSM LIRA,” tegas Hotman.
Sementara itu, Bendahara Dewan Pimpinan Kecamatan LSM LIRA Huta Bayu Raja Desman Manurung, menegaskan saat ini masyarakat di kecamatan Huta Bayu sangat membutuhkan perbaikan jembatan penghubung Simalungun-Asahan yang sudah rusak parah, bahkan nyaris tidak bisa lagi dilalui.
Keinginan perbaikan jembatan ini pun sudah diusulkan sebelum 2020, bahkan sudah pernah disurvei oleh Anggota DPR RI Hinca Panjaitan dan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga.
“Tapi mana? gak ada direalisasikan sampai sekarang. Eh, kok malah yang dibangun bronjong Rp 3 Miliar. Yang bener aja!” tukas Desman.
Kebijakan Pemkab Simalungun ini, jelas Desman, sama sekali tidak berpihak pada rakyat, bahkan telah mengabaikan aspirasi rakyat yang membutuhkan infrastruktur jembatan.
“Padahal Kabupaten Simalungun adalah penyumbang hasil bumi seperti kelapa sawit, kopi, karet, dan sebagainya. Tapi kenapa untuk jembatan saja tidak dibangun, malah yang dibangun bronjong sungai,” ucapnya.
Atas kondisi ini, Desman mengatakan masyarakat Simalungun didampingi LSM LIRA akan menggelar aksi unjuk rasa (Unras) ke Pemerintah Kabupaten Simalungun, terutama ke Pemerintah Kecamatan Huta Bayu Raja yang tidak aspiratif terhadap keluhan warga.
“Kami sudah lelah menunggu kebijakan yang berpihak pada rakyat. Makanya kami akan turun, mendatangi Kecamatan dan ke Pemkab Simalungun.”
“Kami ingin menuntut kenapa jembatan yang rusak ini tidak diperbaiki, kenapa yang dibangun bronjong Rp 3 miliar. Kami masyarakat Kecamatan Hutabayu Raja protes keras!” tegas Dasman.