Jokowi-Amin Jangan Khianati Pekerja dengan Omnibus Law Cilaka

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews — Ketua Tim Relawan Pekerja Buruh KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Jokowi-KH.Ma’ruf Amin, HM. Jusuf Rizal ingatkan agar Jokowi-KH. Ma’ruf Amin tidak khianati komitmennya mensejahterakan para pekerja dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CILAKA) yang sedang disusun untuk memberi kemudahan investasi.

“Sesuai janji politiknya, hendaknya Jokowi-KH. Ma’ruf Amin jangan sampai ingkar janji untuk Mensejahterakan para pekerja dan buruh. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja semestinya mampu menjamin masa depan dan kesejahteraan pekerja dan buruh. Bukan justru mengurangi hak-hak para pekerja dan buruh,” tegas Jusuf Rizal yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Bidang OKK DPP KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) itu kepada media di Jakarta.

Menurutnya, para pekerja dan buruh memiliki komitmen mendukung Visi Indonesia Jokowi-KH.Ma’ruf Amin untuk Indonesia maju dengan menarik lebih banyak investor terlibat dalam pembangunan bangsa. Tetapi Jokowi-Amin juga harus berpikir logis, jangan sampai nasib pekerja dan buruh dikorbankan atas nama mendatangkan investasi. Jangan sampai hak-hak buruh dikebiri.

Ia mencontohkan salah satu yang menjadi konsen Serikat Pekerja adalah hak pesangon. Sebelumnya uang pesangon bagi pekerja dan buruh ditetapkan sebanyak 32 bulan gaji. Sementara dalam rencana UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja justru menurun hanya 23 bulan gaji. Ini membuat mayoritas pekerja dan buruh menentangnya. Sebab itu sama dengan menurunkan hak para pekerja dan buruh.

Lebih jauh dikatakan yang menjadi fokus lain Para Pekerja dan Buruh adalah masalah gaji yang diatur berdasarkan jam. Jika dihitung berdasarkan akumulasi, dibanding bulanan dan jam, menurut hitungan para pekerja dan buruh memiliki selisih Rp. 2 juta. Penerapan gaji perjam dapat menurunkan pendapatan para pekerja dan buruh setiap bulannya sebesar Rp. 2 juta.

“Sebagai organisasi yang melindungi dan memperjuangkan hak-hak para pekerja dan buruh, kami menolak omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, jika kebijakan yang diambil merugikan para pekerja dan buruh. Dan jika pemerintah “buta dan tuli”, kondisi ini akan dapat memicu aksi demo meluas yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional dan justru akan mengganggu masuknya investasi,” tegas pria yang juga Ketum FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia) itu.

Saat ini kondisi para pekerja dan buruh sudah terbebani dengan kenaikan BPJS Kesehatan yang mengalami kenaikan 100 persen. Untuk itu pemerintah jangan sampai salah mengambil kebijakan yang bisa kontraproduktif. Harapan Jokowi dengan masuknya investasi akan membuka lapangan kerja baru. Tetapi jika UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja merugikan dan membuat “CILAKA” para pekerja dan buruh, dan kondisi tidak kondusif, justru investor tidak akan mau masuk ke Indonesia.

“Solusi yang kami harapkan adalah Pemerintah “Tidak Buta dan Tuli” melihat kondisi dibawah. Tampung dan ajak Serikat Pekerja berdialog dan memberi masukan.

Jokowi-KH.Ma’ruf Amin jangan inkar janji dan khianati para pekerja dan buruh dengan Omnibus Law Cilaka. Prinsipnya, jika hak-hak pekerja dan buruh dikebiri, aksi demo akan meluas di Seluruh tanah air. Pekerja dan Buruh Bersatu perjuangkan hak dan keadilan,” tegas pria berdarah Batak-Madura itu. LN-TIM

banner 300x250

Related posts

banner 468x60