JAKARTA – Keputusan Presiden Jokowi mengumpulkan para kepala daerah dan pimpinan TNI-Polri di tingkat daerah se-Indonesia mendapat sambutan hangat dari Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid.
“Saya berterimakasih ke Pak Jokowi yang mengumpulkan para kepala daerah serta para Kapolres se-Indonesia. Ini memang saya tunggu-tunggu sejak lama,” ujar Habib Syakur kepada awak media di Jakarta, Selasa (17/1/2022).
Habib Syakur pun berharap dalam pertemuan dengan para kepala daerah, baik Bupati, Wali Kota, maupun para Kapolres, Presiden Jokowi menegaskan lagi tentang pentingnya menjaga keutuhan bangsa dari ancaman pecah-belah dan perang saudara.
“Saya harap pak Jokowi memberikan penegasan bahwa kepala daerah harus menjaga stabilitas nasional, harus memperkecil dan mempersempit ruang gerak para pelaku politisasi indentitas, yang terobsesi memecahbelah bangsa kita,” tandas Habib Syakur.
Bagi Habib Syakur, para kepala daerah, maupun anggota TNI dan Polri di daerah harus tetap siaga dan selalu waspada terhadap kelompok khilafah karena untuk menjaga keutuhan bangsa.
“Karena para pelaku politisasi identitas tak rela Indonesia itu utuh dan bersatu,” jelasnya.
Lantas, siapa pelaku politisasi identitas yang dimaksud? Habib Syakur menyebut mereka adalah para kelompok khilafah, HTI, ISIS, termasuk eks-FPI yang masih terus bergerak.
“Kelompok khilafah ini menyelinap di mana-mana. Ya ada di partai politik, ya di ormas, termasuk di instansi-instansi Pemerintah Daerah,” jelas Habib Syakur.
Ia juga menilai ancaman terhadap keutuhan bangsa Indonesia akan terus muncul dan semakin kuat menjelang Pemilu 2024. Mereka memanfaatkan celah dan mendompleng di tengah kompetisi politik yang ada.
“Inilah makanya harus waspada. Saya sangat berharap Presiden Jokowi mengingatkan hal ini kepada para kepala daerah. Sebab mereka semua adalah aktor politik yang menentukan di tiap wilayah negara kita. Jangan mudah disusupi,” tukasnya.
“Yang paling urgen menurut saya saat ini adalah menjaga keutuhan bangsa dan tantangan di daerah. Jangan sampai kacau-balau menuju 2023-2024 karena politisasi identitas menyebarkan pemainnya untuk mengacau-balaukan daerah masing masing,” lanjutnya.
Habib Syakur menilai potensi gesekan di daerah sangat kuat. Karen kepala daerah dipilih berdasarkan proses politik pilkada. Masing masing tak mau kehilangan momentum untuk bermain.
Ia menyontohkan kasus di Morowali Utara yang memanas soal isu ketidakadilan antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing.
Di sana, jelas Habib Syakur, tersebar narasi-narasi bahwa pemerintah disebut tidak adil dan memihak ke pekerja asing.
“Contoh di Morowali Utara itu kan pemicunya dari pihak luar. Dihembuskan masalah pekerja asing dan lokal. Menyatakan pemerintah gak adil, bahkan semua kerja pemerintah dianggap nihil. Kelompok oposisi mulai menggerus dari sisi ketenagakerjaan.
Gesekan di daerah makin kenceng,” papar Habib Syakur.
