Jakarta, LiraNews – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyambut baik dan mendukung instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menteri berbicara mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Arahan dan instruksi Jokowi sudah sangat jelas dan tegas kepada jajaran kabinetnya. Sebagai pembantu presiden, para menteri harus taat dan patuh menjalankan instruksi tersebut kemudian menghentikan narasi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang telah menimbulkan kegaduhan dan polemik di masyarakat,” ujar Guspardi, Jumat (8/4/2022).
Menurut Guspardi, masalah penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sudah tertutup setelah Presiden Jokowi melarang para menterinya berbicara soal hal itu.
“Sebab polemik dan wacana kontroversial itu memang harus diakhiri dan ditutup rapat-rapat supaya tidak terus menjadi polemik dan meruncing sehingga dikhawatirkan menimbulkan benturan di tengah masyarakat,” jelas politisi PAN ini,”
Legislator asal Sumatera Barat itu menilai arahan dan instruksi Jokowi merupakan langkah bijak dan positif dari seorang pemimpin bangsa.
“Hal ini menunjukkan lagi komitmen Pak Jokowi yang patuh terhadap konstitusi. Juga harus dilihat sebagai penegasan dan melengkapi sikap Jokowi yang menolak jabatan Presiden 3 periode yang telah beberapa kali disampaikan pada waktu sebelumnya. Pernyataan dan penegasan sikap Jokowi ini sudah dinantikan oleh masyarakat,” tegas Anggota Baleg DPR RI ini.
Saat ini, imbau Guspardi, fokus pemerintah harus ditujukan memperbaiki kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja.
Menurut Guspardi, masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi karena semakin tertekan dengan kenaikan beberapa harga kebutuhan seperti, minyak goreng, BBM dan lain sebagainya.
“Banyak lagi permasalahan di negeri ini yang perlu di perhatikan ketimbang terus menggaung kan tiga periode dan tunda pemilu yang dampaknya akan membuat kekacauan dan kegaduhan,” ulas Guspardi.
Oleh karena itu, saran Guspardi, mari sudahi dan stop untuk membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan mas jabatan presiden ini, karena pemerintah dan DPR telah bersepakat hari pencoplosan pemilu itu pada tanggal 14 Februari 2024.
Selanjutnya, tambah Guspardi, pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu agar segera menyelesaikan pembahasan tahapan dan anggran Pemilu 2024 yang tahapannya sudah seharusnya dimulai pada Juni 2022 ini.
“Bagaimanapun kesuksesan penyelenggaran pesta demokrasi lima tahunan pada Pemilu 2024 mendatang harus menjadi agenda yang kita kawal bersama,” pungkas Guspardi Gaus.
Sebelumnya, Presiden Jokowi angkat bicara soal gaduh wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.
Ia menyentil langsung para menterinya. Jokowi bilang, tak ingin ada lagi menteri yang bicara soal presiden 3 periode maupun pemilu ditunda. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet paripurna.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat fokus kepada bekerja dalam pemahaman, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,”kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Pasca-pernyataan Jokowi itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat tak lagi berpolemik soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024.
Menurut dia, sikap Jokowi terkait isu ini sudah jelas. Presiden menyatakan akan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Moeldoko meminta masyarakat untuk berpikir jauh ke depan. Ia tidak ingin publik berputar-putar bicara soal diskursus yang tidak produktif. LN-RON
